Selasa, 28 Agustus 2012

Budaya Instan di Sekitar Kita (Bagian 4): Budaya Instan Pemerintah

Masa jabatan menteri, kepala instansi, kepala daerah bahkan kepala negara yang terbatas bisa jadi merupakan salah satu pemicu lahirnya kebijakan-kebijakan instan. Bagaimana tidak? Dengan masa pemerintahan yang hanya lima tahun, mereka dituntut untuk menunjukkan perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan. Sementara perubahan tersebut butuh proses yang tidak pendek. Apalagi, jika perubahan yang diharapkan tersebut berkaitan dengan perubahan sosial masyarakat.

Contoh nyata kebijakan instan yang masih terngiang di benak kita adalah kampanye kontroversial Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi baru-baru ini, yaitu: kampanye kondom bagi pelaku seks beresiko. Konon kabarnya, kampanye ini diluncurkan sebagai bentuk keprihatinan Menkes terhadap meningkatnya kasus aborsi di kalangan remaja.

Menurut hemat saya, kampanye ini merupakan salah satu contoh cara berpikir instan di kalangan pejabat pemerintah kita. Dorongan untuk menunjukkan prestasi berupa menurunnya angka aborsi kalangan remaja luar nikah, dalam waktu yang singkat mendorong Bu Menteri untuk membuat kebijakan instan ini. Memang, satu-satunya cara termudah dan tercepat untuk menurunkan angka aborsi tesebut adalah dengan cara instan ini.

Boleh saja pihak lain menawarkan solusi-solusi lain yang dianggap lebih baik dan beretika. Akan tetapi hasilnya belum tentu tampak dalam satu dua tahun ini bukan? Sementara, prestasi dalam bentuk angka-angka itu harus dihadir dalam satu dua tahun ini. Sehingga, tetap saja akhirnya program instan ini lebih dipilih oleh Menkes dalam upaya menurunkan angka aborsi dari pasangan di luar nikah.

Contoh program-program instan pemerintah yang lainnya yaitu program Bantuan langsung Tunai (BLT), Beras untuk rakyat miskin (raskin) dan berbagai bantuan langsung lainnya. Program ini memiliki tujuan yang mulia, yakni meringankan beban ekonomi rakyat miskin. Namun sayangnya, ibarat memberikan ikan pada orang lapar. Ikan tersebut akan habis dalam satu atau dua kali makan saja. Tidak akan membuat mereka bertahan untuk tetap menikmati ikan dalam jangka waktu panjang. Berbeda jika yang diberi adalah kail. Jika yang diberi adalah kail, mereka memiliki senjata untuk bisa mendapatkan ikan berkali-kali.

Demikian juga halnya dengan program-program instan pemerintah. Ia hanya memberikan kegembiraan sesaat pada rakyat miskin. Selanjutnya, mereka kembali berharap dan berharap pemerintah mengucurkan hal yang sama lagi. Secara tidak langsung, pemerintah juga ikut mendidik rakyatnya untuk berpikir instan.

Budaya instan pemerintah erat kaitannya dengan cara berpikir instan pejabat pemerintahan itu sendiri. Memang, tidak bisa dipungkiri para pejabat berpikir demikian juga didorong oleh semangat untuk menunjukkan prestasi mereka dalam jangka waktu yang terbatas. Dan semua juga ditambah oleh desakan kita sebagai rakyat yang selalu menginginkan bukti dari keberhasilan kinerja mereka.

Jadi, sudah saatnya kita mulai melihat kinerja pemerintah dari prosesnya. Bukan hasil dalam bentuk angka-angka. Karena, tidak semua keberhasilan pembangunan itu bisa dilihat dalam waktu cepat dan angka-angka yang fantastis. Tidak sedikit diantaranya membutuhkan proses yang lama baru bisa menampakkan hasil yang signifikan.

Sudah saatnya juga pemerintah tidak lagi berpikir instan, karena yang dibutuhkan rakyat bukanlan perubahan instan yang rapuh. Akan tetapi perubahan mengakar dan mengkarakter dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Oleh: Neti Suriana


Related Posts :