Jumat, 15 Februari 2013

Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Kesadaran untuk membayar zakat bagi umat muslim di Indonesia masing sangat rendah. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama islam yang terbanyak di dunia. Tetapi dana zakat yang terkumpul pada tahun 2012 hanya sekitar Rp 1.7 triliun. Sedangkan potensi zakat nasional bisa mencapai Rp 217.3 triliun.

Oleh karena itu dibutuhkan bentuk sosialisasi kepada seluruh kalangan umat muslim. Baik itu dari pejabat, ulama, tokoh daerah, sampai kepada masyarakat awam sekalipun. Pembayaran zakat itu sendiri tidak harus melalui BAZNAS. Bisa dilakukan secara perorangan ataupun dengan menyerahkan dana tersebut kepada BAZ/ LAZ daerah. Tetapi, bukankah lebih baik jika pembayaran zakat diserahkan kepada sebuah lembaga yang berperan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dengan tujuan agar lebih terorganisir dan penyerahan zakat dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Melirik ke tetangga malaysia, pengelolaan dana zakat diserahkan kepada UPZ (unit pelayanan zakat) Malaysia. Walaupun di setiap negara bagian namanya bisa berbeda-beda namun fungsi utamanya tetaplah sama. Yaitu untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Pemerintah Malaysia sendiri sangat peduli dengan zakat. Sebagai buktinya pemerintahan Malaysia memberikan peraturan kepada masyarakatnya yang beragama muslim untuk wajib mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

Berbeda dengan Indonesia. Walaupun dalam Al-qur’an dan hadits telah disebutkan bahwa setiap umat muslim wajib membayar zakat. Namun, dikarenakan belum adanya perhatian dari pemerintah dan hal ini terbukti bahwa kewajiban pembayaran zakat tidak tercantum dalam UU. Sehingga umat muslim yang mampu bisa saja berkilah untuk tidak mengeluarkan zakatnya.

Pemerintah Malaysia selain mewajibkan zakat juga memberikan keringanan pajak bagi umat muslim yang telah membayar zakat. Pihak UPZ sendiri akan memberikan mereka berupa kupon atau sejenisnya yang menjadi bukti telah membayar zakat. Ketika masyarakat ingin membayar pajak. Mereka hanya perlu menyerahkan kupon dari UPZ tadi, lalu membayar sejumlah uang yang telah dikurangi dari kupon tersebut. Contohnya, A membayar zakat sebesar $10. Beberapa hari kemudian ia mau membayar pajaknya yang sebesar $25. Jadi, karena A telah membayar zakat, maka pajak yang harus ia keluarkan hanya sebesar $15.

Kebijakan yang dilakukan Negara Malaysia telah berhasil meningkatkan pendapatan negara baik itu melalui pajak maupun zakat. Padahal sebelumnya dikhawatirkan penerapan kebijakan ini akan menurunkan pendapatan pajak. Kebijakan seperti ini dapat ditiru Indonesia. Zakat yang dikeluarkan justru menjadi pengurang pajak. Sehingga tidak ada yang merasa merugi karena harus membayar dua kali. Penerapan kebijakan ini tidaklah mustahil diterapkan di Indonesia. BAZNAS selaku lembaga zakat nasional dapat mensosialisasikan dan memberdayakan BAZIS daerah. Namun, yang pertama kali dilakukan adalah sosialisasi yang mapan ke seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat Indonesia khususnya yang muslim sadar akan pentingnya zakat. Selanjutnya adalah dukungan pemerintah dengan membuat peraturan mengenai zakat serta pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak. Tentu harapannya pendapatan yang diperoleh Negara Indonesia baik dari pajak dan zakat meningkat bersamaan. Sehingga kebijakan ini menjadikan pajak dan zakat memiliki hubungan yang erat di mata masyarakat Indonesia.

Oleh : Ahmad Azhari Pohan


Related Posts :