Jumat, 08 Maret 2013

10 Tahun Reformasi Ekonomi - 1

10 TAHUN REFORMASI EKONOMI: JALAN GELAP DEMOKRASI

Tepat 31 Oktober 1997, Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) I dengan IMF sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan reformasi ekonomi (economic reforms) untuk mengembalikan perekonomian ke jalur pertumbuhan tinggi. Namun setelah kini 10 tahun berjalan, manfaat reformasi tidak kunjung terlihat secara signifikan. Perekonomian masih dirundung berbagai masalah yang tak kunjung terlihat titik terang-nya. Stabilitas makro ekonomi masih rentan oleh gejolak eksternal, ruang fiskal masih terbatas, disintermediasi perbankan terus berlanjut, sektor riil belum pulih, pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat.

Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk melaksanakan reformasi saat krisis datang melanda. Krisis walau di satu sisi membuat keterpurukan perekonomian, namun di sisi lain telah mendorong dijalankannya reformasi ekonomi (crisis hypothesis reform). Krisis sendiri pada dasarnya adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang salah dengan kebijakan ekonomi yang berjalan dan karenanya diperlukan langkah korektif. Krisis juga umumnya membuat kelompok-kelompok kepentingan (vested interest groups) menjadi lebih rapuh sehingga resistensi terhadap program-program reformasi menjadi relatif rendah. Dukungan penuh dari internal dan eksternal yang pada awal krisis direpresentasikan oleh Presiden Soeharto dan IMF, menumbuhkan kepercayaan kuat bahwa krisis dapat segera diakhiri.

Namun realitas memperlihatkan hasil yang berkebalikan. Pemulihan ekonomi ke jalur normal berjalan lambat. Bahkan pada 1998 krisis semakin dalam dan perekonomian mengalami kontraksi negatif 13,7% karena gejolak sosial-politik yang ditandai dengan kerusuhan sosial dan jatuhnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Setelah berhasil melalui transisi politik damai, perekonomian berhasil kembali ke jalur pertumbuhan positif namun masih jauh di bawah tingkat sebelum krisis. Seiring kondisi perekonomian yang tidak kunjung pulih, reformasi-pun semakin kehilangan momentum dan kredibilitas. Reformasi ekonomi kini secara jelas menunjukkan tanda-tanda kelelahan (reform fatigue); persepsi dan dukungan masyarakat, pengambil kebijakan, pembentuk opini publik dan masyarakat internasional terhadap reformasi semakin menurun. Mengapa reformasi ekonomi gagal memberi kesejahteraan?

Ekonomi-Politik Reformasi

Salah satu kunci kegagalan reformasi di Indonesia adalah kegagalan dalam memberi perhatian yang memadai terhadap ekonomi-politik dari reformasi. Kegagalan pertama adalah rendahnya kredibilitas politik sebagai implikasi dari respon awal yang tidak tepat terhadap krisis. Optimisme yang terlalu besar di awal krisis, membuat agenda reformasi yang digulirkan menjadi begitu ambisius dan komprehensif dengan mengabaikan timing, resistensi sosial-politik dan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakannya. Dalam banyak kasus, reformasi ekonomi yang dilakukan sering melampaui apa yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis, dan melompat jauh ke isu-isu struktural jangka panjang. Sebagai misal, kasus penutupan 16 bank pada 1 November 1997. Selain tidak terkait langsung dengan krisis, kebijakan ini juga didesain secara buruk seperti kriteria penutupan bank yang tidak tersosialisasi dengan baik, keamanan deposito nasabah tidak jelas, dan tidak ada peringatan awal bahwa bank-bank tersebut akan ditutup. Dalam situasi dimana tingkat ketidakpastian merangkak naik, kebijakan ini telah menghancurkan kepercayaan pasar terhadap sistem finansial secara keseluruhan. Krisis yang semula belum besar segera berubah menjadi tidak terkendali sehingga perekonomian terdorong ke dalam jurang krisis yang begitu dalam, bahkan hingga kini. Kegagalan membangun reputasi dan kredibilitas reformasi di awal krisis ini membuat kepercayaan masyarakat, pemimpin politik dan pembentuk opini publik terhadap reformasi menjadi rendah sehingga tidak hanya mengerosi komitmen reformasi namun juga membuat peluang keberhasilan reformasi menjadi mengecil.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :