Jumat, 08 Maret 2013

10 Tahun Reformasi Ekonomi - 2

10 TAHUN REFORMASI EKONOMI: JALAN GELAP DEMOKRASI

Kegagalan kedua adalah kelemahan perhitungan tingkat kesukaran implementasi reformasi dalam era demokrasi. Reformasi dalam transisi demokrasi adalah sulit. Sistem multi partai membuat kekuatan politik menjadi ter-fragmentasi sehingga dukungan politik yang memadai untuk reformasi menjadi semakin sulit diraih. Visi pemimpin terpilih seringkali juga tidak jelas terhadap agenda reformasi sehingga seringkali kemampuan mereka dalam mengeksploitasi honeymoon period untuk menjalankan reformasi menjadi lemah. Kekuatan politik yang ter-fragmentasi membuat pemerintahan harus dibangun dari koalisi partai yang seringkali tidak se-visi sehingga pelaksanaan reformasi ekonomi menjadi tidak koheren. Transisi demokrasi juga menyulitkan tercapainya konsensus sosial untuk prioritas agenda reformasi. Negara-negara non-demokrasi umumnya lebih mudah menerapkan reformasi ekonomi karena memiliki perspektif jangka panjang (long-term horizon) serta mampu mengisolasikan diri dari kelompok-kelompok kepentingan.

Pemerintahan koalisi –yang merupakan bentuk tipikal dari rezim demokrasi pasca Soeharto, baik di era Abdurrahman Wahid, Megawati maupun SBY- seringkali tidak menguntungkan bagi implementasi reformasi. Polarisasi politik yang kuat membuat perspektif kebijakan yang terbentuk seringkali berkarakter jangka pendek. Setiap anggota koalisi cenderung meningkatkan belanja pemerintah untuk memperkuat basis politik mereka dengan mengabaikan konsekuensi pembiayaan-nya. Pemerintahan koalisi –dengan karakteristik alamiahnya- secara inherent juga cenderung lebih memperhatikan masalah internal politik mereka dibandingkan memfokuskan diri pada kesejahteraan rakyat. Di era pemilihan presiden secara langsung, permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya potensi mismatch antara dukungan kepada Presiden dan DPR. Walau telah merupakan pemerintahan koalisi, namun kebijakan yang diambil Presiden tidak secara otomatis mendapat dukungan parlemen.

Pemerintahan koalisi juga diperburuk oleh besarnya penunjukan menteri secara politis. Menteri seringkali tidak kompeten, tidak ada kabinet bayangan, serta rentang waktu pergantian menteri yang pendek, membuat masalah pembuatan dan koordinasi kebijakan menjadi semakin kompleks. Di saat yang sama, reformasi institusional berjalan lambat dengan arah yang ambigu. Mayoritas institusi baru pasca krisis, tidak berjalan dengan baik. Kapasitas dan kewenangan dari kementerian utama banyak yang terdegradasi seperti Bappenas. Implementasi otonomi daerah secara luas dan drastis (big-bang approach), semakin memperkeruh masalah ini.

Kegagalan ketiga terkait lemahnya komitmen pemimpin politik. Pemimpin politik bersedia mengambil resiko menjalankan kebijakan tidak populer untuk memulihkan kerugian dibandingkan keinginan untuk melindungi keuntungan. Dengan demikian, reformasi cenderung dijalankan pada saat krisis namun ketika krisis berlalu pemimpin menjadi enggan mengambil resiko untuk melanjutkan reformasi. Dalam era pemilihan presiden secara langsung, faktor ini menjadi semakin dominan. Pemimpin politik berupaya menjaga popularitas-nya dengan berbagai cara, termasuk mengorbankan agenda-agenda reformasi ekonomi. Pemimpin umumnya juga lebih cenderung memilih hasil yang sudah pasti walau minimal dibandingkan hasil yang tidak pasti walaupun jauh lebih besar. Lebih jauh lagi, terdapat pula self-serving bias. Observasi sederhana menunjukkan terdapat proses self-selection dari reformasi; elit berkuasa memiliki keunggulan dari proses reformasi dan dari informasi yang asimetris untuk mendorong reformasi-reformasi yang hanya menguntungkan mereka saja. Tak heran bila kemudian sering terlihat backtracking (perubahan arah kebijakan) seiring terjadinya pergantian kekuasaan. Elit berkuasa akan mengubah kebijakan pemerintahan terdahulu sesuai dengan kepentingannya.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :