Jumat, 08 Maret 2013

10 Tahun Reformasi Ekonomi - 3

10 TAHUN REFORMASI EKONOMI: JALAN GELAP DEMOKRASI

Strategi Reformasi

Sumber kegagalan reformasi berikutnya adalah strategi reformasi yang tidak tepat. Para pengambil kebijakan seringkali gagal memberi perhatian yang memadai terhadap masalah waktu (timing), pen-tahapan (sequencing) dan pengaturan kecepatan (pacing) dari reformasi (Stiglitz, 2000). Dinamika reformasi adalah penting, baik untuk alasan ekonomi maupun politik. Kebijakan sebaik apapun jika diterapkan pada waktu yang tidak tepat, akan menjadi tidak berguna, bahkan kontra produktif. Kebijakan pencabutan subsidi BBM dan listrik di saat rakyat sedang menanggung beratnya beban krisis, telah ikut andil dalam memicu kerusuhan sosial-politik yang berakhir dengan jatuhnya Soeharto pada Mei 1998. Atas nama reformasi, seringkali kemampuan pemerintah untuk mengeliminir kegagalan pasar di-erosi pada waktu yang bersamaan dengan meningkatnya konsekuensi dari kegagalan pasar. Seperti misalnya kasus perdagangan bebas di dorong bersamaan dengan kebijakan pencabutan subsidi.

Kegagalan serupa dapat kita lihat dalam kasus penghapusan subsidi BBM. Alih-alih memastikan bahwa reformasi memberi manfaat secara luas kepada masyarakat yang akan menjadi basis bagi proses reformasi selanjutnya, kebanyakan agenda reformasi justru meminta masyarakat luas untuk bersedia menanggung “pain”. Tidak ada penolakan bahwa subsidi BBM selama ini tidak efektif. Namun timing dan strategi penerapan pencabutan subsidi BBM ini begitu buruk. Di saat pemerintah mencabut subsidi BBM, pada saat yang bersamaan pemerintah tidak mengutak-atik utang luar negeri sama sekali serta seolah membiarkan kasus BLBI dan kasus-kasus korupsi raksasa lainnya. Skema kompensasi pencabutan subsidi tidak disosialisasikan dengan baik dan juga tidak kredibel karena pelaksanaannya diserahkan pada birokrasi yang lemah dan korup. Dengan beban reformasi yang terdistribusi dengan sangat tidak merata dan tidak adil, maka sulit bagi mereka yang kalah dalam proses reformasi untuk menjadi pendukung reformasi. Tak heran jika penolakan terhadap kebijakan ini sangat luas.

Pentahapan dan kecepatan reformasi juga seringkali tidak mendapat perhatian memadai. Agenda reformasi yang dapat dicapai dengan mudah dan cepat, seringkali didorong maju tanpa mengingatkan bahwa reformasi pendamping yang memakan waktu lebih lama, harus dibuat netral terhadap kesejahteraan perekonomian secara umum. Sebagai misal, reformasi institusi akan memakan waktu lebih lama daripada, katakan, privatisasi. Theory of the second best mengingatkan bahwa mengurangi distorsi di satu area dapat membuat ekonomi menjadi lebih buruk jika distorsi di area lain dibiarkan tetap. Maka mem-privatisasi BUMN yang umumnya merupakan pemegang monopoli dan oligopoli, tanpa secara simultan menciptakan kerangka persaingan dan otoritas peraturan yang efektif, sama artinya dengan memindahkan monopoli dari sektor pemerintah ke sektor swasta sehingga dapat membawa pada harga yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih rendah.

Kecepatan dan pentahapan reformasi juga seringkali berdampak negatif terhadap modal sosial dan distribusi pendapatan. Privatisasi dengan legitimasi yang rendah dikombinasikan dengan pemerintahan yang korup, dalam banyak kasus, mendorong pemilik baru untuk mengamankan aset mereka daripada menciptakan kesejahteraan yang lebih besar lagi; neraca modal (capital account) yang terbuka memudahkan mereka membawa aset mereka ke luar negeri. Kecepatan dan pentahapan reformasi juga seringkali merugikan kelompok yang jumlahnya signifikan pada masa transisi, seperti kasus pencabutan subsidi BBM, sedangkan manfaat reformasi lain, seperti privatisasi, sama sekali belum terlihat.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :