Senin, 11 Maret 2013

10 Tahun Reformasi Ekonomi - Habis

10 TAHUN REFORMASI EKONOMI: JALAN GELAP DEMOKRASI

Reformasi yang Diharapkan

Reformasi ekonomi semestinya memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan segelintir elit dan kelompok tertentu. Reformasi juga semestinya berjalan dalam kerangka pengelolaan dan pengembangan berbagai aset strategis bangsa, bukan sebagai bungkus dari penggadaian berbagai aset strategis bangsa secara murah. Rasa keadilan juga harus dikedepankan, kelompok elit harus menanggung beban reformasi yang paling besar. Reformasi seharusnya merevitalisasi kebijakan subsidi berbagai kebutuhan dasar rakyat sehingga tepat sasaran, bukan pencabutan subsidi secara sembrono tanpa skema kompensasi yang memadai dan rencana implementasi yang kredibel. Reformasi juga seharusnya mampu mempromosikan kepentingan rakyat di tingkat global, bukan semata menerima globalisasi dan liberalisasi perdagangan secara serampangan sehingga merugikan kepentingan rakyat banyak, terutama buruh, petani dan nelayan. Reformasi juga semestinya mendorong pelaku ekonomi pribumi agar dapat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, bukan justru memarjinalkan pribumi di negeri-nya sendiri.

Untuk mewujudkan reformasi ekonomi seperti di atas, reformasi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik di tingkat konsep maupun implementasi. Kegagalan reformasi tidak bisa diklaim karena ketidakmatangan teori atau penerapan yang salah. Agenda reformasi bukanlah sederet pernyataan tentang kondisi ideal perekonomian. Tetapi agenda reformasi adalah perspektif perubahan dalam kerangka aturan main negara (baik institusi maupun kebijakan) yang secara rasional dapat di-implementasi-kan, dengan telah mempertimbangkan kapasitas pemerintah dan proses politik yang menyertai-nya.

Agenda mendesak di sini adalah bagaimana memberi perhatian pada pembangunan konsensus sosial tentang reformasi ekonomi apa yang dibutuhkan dan harus diprioritaskan. Hal ini penting untuk meraih keberlangsungan dukungan politik. Dalam lingkungan demokratis seperti saat ini, bagian terpenting dari proses reformasi ekonomi mungkin adalah penciptaan dukungan politik untuk reformasi.

Agenda berikut yang sangat krusial adalah institusi pelaksana reformasi yang kapabel dan kredibel. Birokrasi yang lemah dan korup membuat kemungkinan reformasi berhasil menjadi mengecil bahkan hilang. Dibutuhkan birokrasi yang netral dari berbagai kepentingan kelompok kepentingan agar reformasi berjalan baik dan menghasilkan dukungan publik.

Dalam tataran strategis-pragmatis, reformasi ekonomi harus dilakukan sedemikian sehingga dapat dimulai, dikelola, di-implementasikan dan dipertahankan secara berkelanjutan. Strategi paling mendasar adalah menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek-menengah yang realistis. Kebanyakan program reformasi sering ambisius dan melompat terlalu jauh ke isu-isu jangka panjang yang tidak bisa segera dilihat hasil-nya. Karenanya agenda mendesak berikutnya adalah menentukan desain reformasi yang menghasilkan persepsi luas bahwa sebagian besar masyarakat akan memperoleh keuntungan segera dari reformasi dalam cara yang merata.

Elemen strategi yang harus mendapat prioritas lainnya adalah fokus pada reformasi kelembagaan. Kelembagaan yang lemah sejak lama telah ditengarai menjadi salah satu hambatan paling besar dari negara-negara berkembang. Dan sebagian besar reformasi adalah reformasi kelembagaan. Kunci keberhasilan di sini ada di tangan birokrasi. Namun birokrasi sendiri adalah sasaran reformasi. Di Indonesia, birokrasi adalah lemah dan korup. Karena itulah reformasi birokrasi harus mendapat prioritas tertinggi dan memerlukan intervensi langsung dari kekuasaan politik tertinggi.

Strategi prioritas lainnya adalah penciptaan skema kompensasi bagi pihak-pihak yang kalah dalam proses reformasi. Dalam kondisi krisis, sedikit tambahan beban dapat memicu instabilitas sosial-politik yang besar. Pelajaran terpenting di sini adalah menjaga rasa keadilan masyarakat. Beban reformasi seharusnya paling banyak dipikul oleh kelompok elit dan konglomerat, baru kemudian oleh kelompok menengah dan terakhir oleh rakyat banyak. Beban reformasi yang tidak terdistribusi secara adil, akan menimbulkan resistensi sosial-politik yang tinggi.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :