Rabu, 13 Maret 2013

ARAH REVISI UU PEMERINTAHAN DKI JAKARTA - 1

Pembahasan revisi UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, hingga kini belum usai. Tak dapat dipungkiri, kebutuhan paling mendesak terhadap revisi UU No. 34/ 1999 ini adalah terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kini memakai sistem pemilihan langsung (“Mungkinkah Gubernur DKI diangkat Presiden?” Kompas, 17 April 2007).

Namun menjadi sebuah ironi ketika perhatian besar terhadap RUU Pemerintahan DKI Jakarta ini seolah hanya tertuju pada persoalan kepala daerah dan pilkada semata. Padahal masih begitu banyak persoalan penting terkait pembangunan DKI Jakarta ke depan yang semestinya menjadi isu utama dalam debat publik terkait RUU ini.

Secara umum, terdapat enam hal penting yang semestinya masuk dalam arus utama diskusi tentang RUU Pemerintahan DKI Jakarta ini. Pertama, pengurangan fungsi kota Jakarta. Jakarta sebagai ibukota negara memiliki kekhususan yang diakui oleh Pasal 227 ayat 1 huruf c UU No. 32/2004. Walau demikian, kedudukan Jakarta sebagai ibukota sendiri ke depan sebaiknya segera diakhiri. Dalam jangka panjang, hal ini tidak produktif. Jakarta ke depan membutuhkan pengurangan fungsi kota karena beban pembangunan telah melampaui kapasitas dan daya tampung optimal Jakarta sebagai daerah pertumbuhan sehingga dapat mengancam pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Jakarta.

Jakarta ke depan sebaiknya diarahkan menjadi pusat ekonomi-bisnis, sedangkan pusat pemerintahan dialihkan ke daerah lain. Pemisahan fungsi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi-bisnis dari Jakarta akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan dinamika bisnis, menurunkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mempertahankan daya dukung alam terhadap pembangunan.

Perlu dipikirkan untuk dimasukkan di dalam RUU ini langkah-langkah perintis untuk memindahkan ibukota seperti tentang perencanaan dan penanggung jawab kegiatan pemindahan ibukota ini. Pemindahan ibukota ini sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 pasal 227 ayat 3 huruf d tentang kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Pemindahan ibukota ini sebaiknya juga perlu diselaraskan dengan UU Penataan Ruang yang baru.

Kedua, keleluasaan dalam mengatur perangkat daerah. Jumlah dan susunan perangkat daerah DKI Jakarta sebaiknya diberi keleluasaan lebih besar mengingat kedudukan DKI Jakarta sebagai daerah otonom sekaligus daerah khusus.

Perangkat daerah yang relevan untuk diakomodasi terkait DKI Jakarta sebagai daerah otonom adalah ‘deputi gubernur’ yang bertindak sebagai koordinator dinas provinsi dan lembaga teknis yang berkaitan, khususnya dalam pembuatan kebijakan lintas dinas dan lembaga. Deputi gubernur dengan demikian menggantikan posisi asisten di sekretaris daerah yaitu asisten tata praja dan aparatur, perekonomian, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian fungsi sekretaris daerah tidak ‘overload’ dan dapat lebih dioptimalkan untuk hal-hal yang lebih bersifat teknis-administratif.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :