Rabu, 13 Maret 2013

ARAH REVISI UU PEMERINTAHAN DKI JAKARTA - 2

Sementara itu, perangkat daerah yang relevan untuk diakomodasi terkait DKI Jakarta sebagai daerah khusus adalah perangkat terkait keamanan. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10, urusan keamanan termasuk kepolisian adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian DKI Jakarta mengemban tugas khusus sebagai ibukota negara, sehingga urusan keamanan menjadi sangat vital. Perlu aturan khusus terkait aspek keamanan DKI Jakarta tanpa melanggar peraturan lain seperti koordinasi Gubernur-Kapolda Metro Jaya, koordinasi Gubernur-Pangdam Jaya, dll. Terkait hal ini, kedudukan serta tugas pokok dan fungsi Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) semestinya dapat direvitalisasi dan diperjelas dalam RUU ini.

Ketiga, kekhususan dalam pembiayaan daerah. Ketentuan yang ada dalam UU No. 34/1999 pasal 29 ayat 2 adalah keuangan DKI Jakarta mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada, namun terbuka bagi adanya pembiayaan khusus dari APBN. Ketentuan ini secara umum sudah tepat, namun yang kemudian perlu dipertegas adalah untuk fungsi-fungsi apa saja pemerintah provinsi berhak meminta pembiayaan kepada pemerintah pusat. Ketentuan khusus ini harus mengikuti prinsip umum “money follow functions” agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam sistem desentralisasi fiskal. Fungsi-fungsi yang pemerintah provinsi berhak meminta tambahan pembiayaan dari APBN sebaiknya difokuskan pada penyediaan infrastruktur lintas wilayah yurisdiksi khususnya transportasi dan air.

Pemerintah provinsi sebenarnya juga dapat meminta ketentuan khusus terkait pembiayaan keuangan daerah melalui pinjaman daerah (khususnya melalui penerbitan obligasi daerah) dan hibah, untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pembiayaan infrastruktur. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang besar sehingga memiliki creditworthiness yang lebih tinggi dari pemerintah daerah lain di Indonesia.

Namun, walau layak secara finansial, pinjaman daerah memiliki resistensi tinggi secara politis, ekonomis, dan sosiologis. Alternatif yang lebih akseptabel adalah DKI Jakarta meminta perlakuan khusus terkait penerusan pinjaman atau hibah LN dari pemerintah pusat ke pemerintah propinsi DKI Jakarta.

Keempat, pengelolaan kawasan khusus. RUU ini semestinya harus selangkah lebih maju dari Pasal 31 ayat 1 UU No. 34/1999 yaitu dengan mengatur secara eksplisit pengalihan aset-aset yang selama ini menjadi arena tarik menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi seperti aset-aset di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Aset-aset ini memang sebaiknya diserahkan ke pemerintah provinsi karena sejalan dengan semangat otonomi daerah dan good governance serta sesuai dengan pertimbangan efisiensi dan akuntabilitas.

Di dalam RUU ini sebaiknya perlu ada penegasan penghapusan peraturan yang tidak selaras seperti Keppres No. 53 Tahun 1985 yang hingga kini masih dijadikan dasar hukum Badan Pengelola Kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno. Terkait hal ini perlu pula untuk dipertegas bahwa kewenangan yang terkait dengan kepentingan bersama (pertimbangan eksternalitas) sebaiknya menjadi kewenangan pusat seperti pengelolaan kawasan kepulauan dan pantai. Sedangkan kewenangan yang terkait dengan pertimbangan efisiensi dan akuntabilitas sebaiknya menjadi kewenangan pemerintah provinsi seperti pengelolaan kawasan Kemayoran dan Senayan.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :