Rabu, 13 Maret 2013

ARAH REVISI UU PEMERINTAHAN DKI JAKARTA - Habis

Kelima, kerjasama antar daerah untuk pengelolaan terpadu Jakarta sebagai megapolitan. Untuk Jakarta Raya, kerjasama antar daerah untuk pengelolaan kawasan secara terpadu adalah suatu keharusan, dan hal ini juga telah diatur dalam Pasal 30 UU No. 34/1999. Namun pola kerjasama antar daerah selama ini belum memberi kejelasan tentang bagaimana DKI Jakarta akan dikelola secara terpadu. Penandatanganan MoU, pembentukan lembaga bersama atau wacana untuk mengaktifkan kembali BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan), tidak akan efektif jika tidak ada kejelasan dalam kewenangan.

Harus diperjelas, aspek-aspek mana saja yang merupakan kepentingan bersama semua daerah dan siapa yang memegang kewenangan tersebut. Pengelolaan DKI Jakarta secara terpadu sebagai sebuah megapolitan, tidak akan berjalan tanpa kejelasan kewenangan karena ego sektoral dan daerah masih sangat besar.

Kerjasama antar daerah sebaiknya difokuskan pada aspek perencanaan tata ruang kawasan, pengelolaan sistem transportasi dan kelistrikan, serta pengelolaan lingkungan hidup khususnya penyediaan air bersih, pengendalian banjir dan penanganan sampah. Konsep pengelolaan kawasan megapolitan sebaiknya dijelaskan secara eksplisit dalam UU sebagai hak pemerintah pusat (regulator), dalam hal ini adalah Bappenas. Lembaga bersama antar daerah lebih bersifat sebagai operator yang berkoordinasi dalam mengimplementasikan aturan yang telah dibuat oleh pusat.

Keenam, terkait erat point kelima, aspek penting yang perlu perhatian lebih adalah aspek perencanaan tata ruang kawasan. Kewenangan dalam penataan ruang Jakarta dan daerah sekitarnya sebaiknya berada di tangan menteri, karena kewenangan penataan ruang adalah kewenangan koordinatif sehingga tidak bisa diberikan kepada Gubernur Jakarta atau institusi sektoral karena dapat menimbulkan kerancuan antara fungsi koordinasi dengan fungsi implementasi. Hal ini selaras dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 pasal 227 ayat 3 huruf c tentang keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar-nya.

Dari pembahasan diatas, jelas terlihat bahwa agenda besar revisi UU No. 34/1999 tentang Pemerintahan DKI Jakarta tidak hanya sekedar soal pilkada. Masih begitu banyak agenda yang harus diperjuangkan agar RUU Pemerintahan DKI Jakarta ini mencapai hasil seperti yang diharapkan. UU baru harus mampu menjawab secara sempurna tentang bagaimana Jakarta ke depan berjalan secara optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, menyediakan infrastruktur, dan melindungi lingkungan. UU Pemerintahan DKI Jakarta yang baru ini harus menjadi langkah awal untuk mewujudkan Jakarta masa depan yang kita impikan.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :