Selasa, 26 Maret 2013

HARGA MINYAK DUNIA DAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL - 1

Gonjang ganjing kenaikan harga minyak dunia terus berlanjut. Kombinasi dari ketidakpastian penawaran dan tingginya permintaan, telah memaksa harga minyak dunia terus naik mendekati tingkat psikologis baru $60 per barrel. Didorong hasil kajian Goldman Sach yang memprediksikan bahwa harga minyak dunia akan terus melambung hingga menembus $100 per barrel, aksi spekulasi-pun merebak hingga membuat harga semakin terkerek naik. Pada senin kemarin (4/4/05) harga minyak telah menembus rekor harga tertinggi $58 per barrel.

Tren kenaikan harga minyak dunia ini memunculkan kekhawatiran bagi Indonesia: kenaikan kembali harga BBM! Kenyataan pahit ini akan tidak terhindarkan jika tingginya harga minyak dunia ini berlangsung dalam waktu yang lama. Dan peluang hal ini terjadi cukup besar mengingat OPEC tidak memiliki persediaan yang banyak dan kebutuhan minyak dunia tetap tinggi terutama dari negara-negara Asia seperti China dan India.

Kenaikan kembali harga BBM hampir dapat dipastikan akan memutar ulang potret buram kekisruhan pembuatan kebijakan publik antara pemerintah dan DPR serta terkurasnya energi masyarakat. Bahkan, hal tersebut amat mungkin terjadi dengan eskalasi yang lebih tinggi. Tentu kita tidak ingin hal tersebut terulang kembali.

Carut Marut Kebijakan Energi Nasional

Untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia di masa depan, tidak ada pilihan selain segera membuat kebijakan energi nasional yang terpadu dan mengikat semua pihak. Ketidakjelasan arah kebijakan energi nasional akan membuat bangsa ini terpuruk di masa depan. Bahkan dalam jangka pendek, keterpurukan ini-pun sudah kita rasakan sejak sekarang terutama bagi rakyat kecil yang kebutuhannya terhadap BBM seringkali tidak terpenuhi.

Sejak awal, kebijakan energi nasional kita memang sudah salah kaprah dengan menjadikan BBM sebagai satu-satunya tumpuan masyarakat, termasuk industri, dalam pemenuhan kebutuhan energi. Kebijakan subsidi BBM telah membuat harga BBM menjadi sangat murah sehingga tidak mencerminkan tingkat kelangkaannya. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak sensitif terhadap keterbatasan persediaan BBM ini.

Harga BBM yang rendah ini telah mendorong konsumsi BBM secara berlebihan, terutama oleh kelompok rumah tangga kaya dan industri yang secara terencana mendesain investasi dan bisnis-nya untuk menggunakan BBM bersubsidi. Hal ini jelas bertentangan secara diametral dengan usaha mendorong ketersediaan energi nasional dalam jangka panjang. Lebih dari itu, subsidi BBM juga telah membawa disparitas harga yang besar antara harga BBM domestik dengan harga BBM internasional sehingga mendorong terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri secara masif dan luas.

Terlepas dari segala kontroversi yang ditimbulkannya, kebijakan pengurangan subsidi BBM adalah langkah yang sudah tepat dari sisi kebijakan energi nasional. Secara bertahap harga BBM ini semestinya bergerak mendekati biaya pokok rata-rata BBM (subsidi BBM sama dengan nol), untuk kemudian mengikuti harga BBM internasional. Dengan kebijakan harga yang tepat inilah maka konsumsi BBM akan dapat dikendalikan dalam tingkat yang wajar. Masyarakat harus dididik bahwa BBM adalah langka dan ketersediaannya tidak terbarukan, karena itu mesti digunakan secara efisien.

Kebijakan harga BBM selain untuk mendorong efisiensi penggunaan BBM, juga semestinya juga digunakan untuk mendorong usaha pelestarian lingkungan dan diversifikasi energi. Di negara-negara maju, biaya eksternalitas dari BBM (berupa polusi dan kerusakan lingkungan) diinternalisasikan ke dalam harga BBM. Dana “pajak BBM” ini kemudian digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan sekaligus membiayai usaha-usaha mencari energi baru yang lebih murah, ramah lingkungan, dan terbarukan. Dengan demikian kebijakan harga BBM akan mendorong pelestarian lingkungan dan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang (sustainability energy pricing).

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :