Rabu, 27 Maret 2013

HARGA MINYAK DUNIA DAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL - Habis

Hingga kini yang kita saksikan adalah masih carut marut-nya kebijakan energi nasional. Kebijakan pengurangan subsidi BBM tidak diikuti langkah-langkah pengurangan konsumsi BBM secara signifikan. Langkah diversifikasi energi mengalami stagnasi, jika tidak bisa disebut mundur. Kalangan industri tidak pernah didorong untuk menggunakan gas misalnya, yang merupakan sumber energi alternatif yang selain persediaannya lebih besar, juga menghasilkan efisiensi produksi yang lebih tinggi dan ramah lingkungan. Program pemerintah untuk mendorong pemakaian bahan bakar gas (BBG) pada kendaraan bermotor gagal total yang ditandai dengan semakin anjloknya jumlah kendaraan pemakai BBG, yang ironisnya justru disebabkan karena tutupnya sebagian besar stasiun pengisian BBG yang telah dibangun. Bahkan hal ini-pun tidak mampu dilakukan di lingkungan pemerintah sendiri. Sebagai misal, penggunaan BBM bersubsidi masih dominan di banyak pembangkit tenaga listrik PLN.

Inkonsistensi Kebijakan

Selain ketidakjelasan arah kebijakan energi nasional, pemerintah juga tidak konsisten dalam menyelaraskan kebijakan energi nasional dengan kebijakan pembangunan lainnya. Sebagai misal, di saat pemerintah menaikkan harga BBM untuk menurunkan konsumsi BBM yang berlebihan dan mendorong ketahanan energi nasional dalam jangka panjang, pada saat yang bersamaan pemerintah justru mencanangkan pembangunan jalan tol 1.500 km di Jawa sebagai fokus dari pembangunan infrastruktur transportasi dalam lima tahun ke depan. Dalam forum Indonesia Infrastructure Summit 2005 lalu, pemerintah hanya menawarkan jalan tol sebagai satu-satunya fokus pembangunan dan sama sekali tidak menawarkan rencana pembangunan noda transportasi lainnya. Rencana pembangunan jalan tol trans Jawa selama 2005-2009 ini jelas bertolak belakang dengan gembar-gembor pemerintah tentang efisiensi penggunaan BBM. Selain boros BBM dan mendorong penggunaan kendaraan pribadi, pembangunan jalan tol trans Jawa ini juga tidak berpihak pada perlindungan lingkungan, mendorong konversi lahan produktif pertanian, dan menghina konsep mass-rapid transportation yang sudah menjadi hal umum di semua negara maju.

Hal ini pada gilirannya kemudian memunculkan kecurigaan adanya agenda-agenda tersembunyi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pembangunan infrastruktur transportasi di atas misalnya, fokus kebijakan mestinya jatuh pada pembangunan sistem transportasi massal yang cepat dan murah seperti kereta api misalnya, karena hemat BBM, hemat lahan, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kepentingan publik yang luas. Maka dipilihnya pembangunan jalan tol sebagai fokus kebijakan infrastruktur transportasi menimbulkan kecurigaan bahwa kebijakan ini hanya akan menguntungkan kelompok usaha tertentu yang dekat dengan pengambil kebijakan. Kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan semestinya dapat digunakan untuk mendorong usaha-usaha menemukan energi alternatif yang murah, terbarukan, dan ramah lingkungan. Sebagai misal, potensi energi laut Indonesia berupa hidrat gas dan gas biogenik, gelombang laut, pasang surut, panas laut, dan angin, adalah sangat besar. Jika pemerintah memiliki sedikit saja perhatian untuk mengembangkan energi laut ini yang potensi-nya jauh lebih besar dari deposit minyak bumi, maka hal ini tidak saja akan mendorong pada ketahanan energi nasional namun juga akan memperbaiki kehidupan jutaan penduduk pesisir sehingga akan mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Dengan berbagai kelemahan di atas, kita patut bertanya dengan keras kepada pemerintah tentang kebijakan energi nasional yang tengah dan akan dijalankan. Jangan sampai trauma masyarakat terhadap kenaikan harga dan kelangkaan BBM terus terjadi di masa depan.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :