Rabu, 20 Maret 2013

IMF, EKONOMI NEO-LIBERAL DAN REFORMASI EKONOMI - 1

Gerakan reformasi ekonomi marak didengungkan di negara-negara berkembang setelah bergulir lebih dari tiga dekade di negara-negara maju. Di Indonesia, reformasi ekonomi kini genap berusia 10 tahun terhitung sejak masuknya IMF ke Indonesia pasca krisis ekonomi 1997. Keberhasilan reformasi ekonomi yang berorientasi pasar menunjukkan hasil yang ambigu. Beberapa negara telah mengikuti semua agenda reformasi tetapi tetap gagal untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat, lebih lestari, dan lebih merata serta meningkatkan standar hidup secara signifikan. Dalam beberapa kasus, privatisasi dan liberalisasi perdagangan gagal dalam mendorong penurunan harga dan peningkatan kompetisi.

Formula kebijakan generik yang lazim diterapkan untuk reformasi adalah apa yang disebut sebagai “Konsensus Washington”. Konsensus Washington didesain sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi Amerika Latin pada dasawarsa 1980-an yang pada saat itu menghadapi masalah defisit anggaran yang besar akibat pemerintahan yang tidak efisien dan kerugian yang menimpa BUMN. Pada prakteknya, tiga pilar yang disarankan oleh konsensus ini dan telah menjadi generik didorong untuk diterapkan di semua negara-negara yang mengalami krisis, sering dinisbatkan sebagai ide-ide neo liberalisme dan telah menjadi sumber perdebatan ideologis yang hebat, yaitu: (i) kebijakan fiskal yang konservatif dan berdisiplin tinggi (fiscal austerity); (ii) privatisasi; dan (iii) liberalisasi pasar.

Kelemahan “konsensus Washington” sebagai basis intelektual gerakan reformasi, telah banyak dibahas. Sebagaimana dibahas oleh Stiglitz (2000), konsensus ini banyak meniadakan elemen-elemen penting dari strategi pembangunan yang sukses. Simplifikasi yang sangat berlebihan untuk mencapai ekonomi pasar justru telah melemahkan ekonomi pasar itu sendiri. Melawan inflasi adalah penting, tetapi menciptakan sistem finansial yang baik juga sama pentingnya. Keterbukaan pasar modal dan finansial seringkali menjadi kontributor utama bagi kerawanan pasar finansial yang pada gilirannya akan memunculkan krisis keuangan, pertumbuhan yang lebih rendah, dan kesenjangan yang meningkat. Sementara liberalisasi perdagangan dan privatisasi adalah penting, maka begitupun halnya dengan kompetisi. Akumulasi modal fisik dan akumulasi mutu modal manusia adalah sangat dibutuhkan, tetapi tidak kalah penting-nya juga adalah transfer ilmu pengetahuan dan modal sosial. Kegagalan pasar juga banyak muncul dari kegagalan dalam menyediakan infrastruktur institusi seperti institusi hukum dan finansial.

Pemerintah dapat dan mungkin terlibat dalam kebijakan yang distortif yang menghambat pembangunan. Tetapi dalam kebanyakan kasus, kegagalan untuk tumbuh dan berkembang lebih banyak datang dari kegagalan pasar, yang dikombinasikan dengan kegagalan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secara efektif dan kegagalan menciptakan pra-kondisi menuju pasar yang kompetitif.

Reformasi di Indonesia: Peran IMF

Reformasi ekonomi di Indonesia pasca krisis 1997 tak bisa dilepaskan dari peran IMF. Pada 1997-2003, makro ekonomi Indonesia praktis berada di bawah manajemen IMF. Soeharto secara resmi menandatangani LoI I dengan IMF pada 31 Oktober 1997, dan diikuti dengan LoI-LoI berikutnya hingga Indonesia keluar dari program IMF pada 2003.

Peran IMF di satu sisi diyakini positif. Pertama, IMF menjadi benchmark kepercayaan internasional sekaligus menjadi sumber pembiayaan keuangan. Kedua, IMF berperan sebagai pemandu kebijakan (termasuk mekanisme check and balances terhadap kebijakan-kebijakan populis) dan karenanya ia berfungsi menjadi peredam berbagai kepentingan dan perekat dalam perumusan dan pelaksanaan agenda-agenda reformasi.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :