Kamis, 21 Maret 2013

IMF, EKONOMI NEO-LIBERAL DAN REFORMASI EKONOMI - 2

Namun di sisi lain, kehadiran IMF dipandang amat negatif. Pertama, kehadiran IMF merupakan pemicu erosi kepercayaan terbesar terhadap agenda reformasi. IMF dipandang sebagai kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan dan agenda sendiri. Reformasi ekonomi yang dikaitkan sebagai prasyarat bantuan (conditionalities) IMF, tidak hanya mengerosi “kepemilikan” pemerintah terhadap negara tetapi juga membuat reformasi nampak menjadi bentuk baru dari kolonialisme Barat. Individu-individu di sekeliling IMF juga ditengarai memanfaatkan IMF untuk mengejar keuntungan ekonomi dari reformasi yang dilakukan Indonesia.

Kedua, sebagai sumber pembiayaan, IMF dipandang tidak memberi manfaat nyata bagi Indonesia karena IMF hanya memberi stand-by loan (dan kemudian pada Februari 2000 berpindah ke Extended Fund Facility), sedangkan biaya dari pinjaman, yaitu pembayaran bunga, dinilai memberatkan.

Secara empiris, program reformasi yang didorong IMF telah menciptakan biaya sosial-ekonomi yang luar biasa besar bagi Indonesia. Pertama, penutupan 16 bank pada 1 November 1997 (LOI 31 Oktober 1997) secara tidak hati-hati, telah menghancurkan kepercayaan pasar pada sistem keuangan secara keseluruhan sehingga membuat krisis yang semula masih kecil justru menjadi membesar dan tak terkendali.

Ketiga, kebijakan anggaran ketat di awal krisis -bahkan menetapkan surplus anggaran, termasuk dengan menaikkan harga BBM di tahun 1997 (LOI 31 Oktober 1997 dan Supplementary LOI 15 Januari 1998)- telah memicu kekacauan sosial-politik dengan biaya yang sangat besar. Setelah kekacauan sosial-politik 1998, baru-lah arah kebijakan ini diubah dan belanja sosial diperbesar. Rendahnya stimulus fiskal di awal krisis juga ditengarai menjadi penyebab lamban-nya pemulihan ekonomi.

Keempat, kebijakan moneter sangat ketat di awal krisis -dengan menaikkan suku bunga hingga 80%!- telah menghancurkan sistem perbankan dan sektor riil secara hampir permanen. Ironisnya, kebijakan suku bunga sangat tinggi ini juga gagal dalam mencapai dua tujuan utama yang dibeban pada-nya yaitu menguatkan nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Kelima, liberalisasi pasar yang diusung program reformasi banyak yang bertabrakan dengan semangat konstitusi dan mencederai nasionalisme ekonomi. Sebagai misal, liberalisasi sektor energi (migas dan listrik) yang membuat monopoli Pertamina dan PLN dihentikan (LOI 20 Januari 2000), memunculkan penentangan keras. Hasilnya, pada 15 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 20/2002 tentang Kelistrikan karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan pada 21 Desember 2004, MK membatalkan UU No. 21/2001 tentang Migas pasal 12 ayat 3, pasal 22 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2-3.

Keenam, liberalisasi perdagangan dan investasi ditengarai telah menimbulkan kerugian besar bagi pelaku ekonomi kecil serta kerusakan lingkungan. Liberalisasi pasar beras (LOI 20 Januari 2000) telah mendorong impor beras secara berlebihan, termasuk melalui jalur ilegal, bahkan di saat surplus produksi beras domestik, sehingga harga beras domestik tertekan. Hal ini secara jelas merugikan petani. Penurunan pajak ekspor kayu gelondongan/log (LOI 29 Juli 1998) dan liberalisasi investasi di perkebunan kelapa sawit (Supplementary LOI 15 Januari 1998) telah meningkatkan kecepatan kerusakan hutan Indonesia.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :