Jumat, 22 Maret 2013

IMF, EKONOMI NEO-LIBERAL DAN REFORMASI EKONOMI - Habis

Reformasi Ekonomi Pasca IMF: Arah Ke Depan

Terhitung sejak 15 September 2003, pemerintah secara resmi keluar dari Extended Fund Facility (EFF) IMF dan sekaligus untuk pertama kalinya sejak krisis 1997 membuat program ekonomi-nya sendiri tanpa mandor asing yang ditandai dengan keluarnya Inpres No. 5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan IMF. Namun substansi paket kebijakan ekonomi ini tidak jauh berbeda dari letter of intent (LOI). Paket kebijakan yang begitu banyak dihasilkan oleh pemerintahan Yudhoyono juga masih kental dengan warna “mainstream”.

Secara umum, setelah keluar dari IMF, arah kebijakan ekonomi pemerintahan Megawati dan Yudhoyono tidak banyak berubah. Kementerian ekonomi penting yang mayoritas diisi kelompok teknokrat-akademis di dua pemerintahan, menjelaskan fenomena ini. Pemerintahan koalisi membuat tarik-menarik politik yang kuat dalam pemilihan menteri-menteri sehingga Presiden cenderung memberikan kementerian ekonomi penting pada kelompok yang dianggap “netral/independen”, dapat diterima “pasar” dan kompeten, yaitu kelompok teknokrat-akademis.

Namun pemerintahan Yudhoyono, yang kebijakan-kebijakan ekonomi-nya cenderung liberal, secara mengejutkan mengambil langkah-langkah berani dalam berhadapan dengan kekuatan komunitas finansial internasional yaitu percepatan pembayaran utang ke IMF pada Oktober 2006 dan pembubaran forum CGI (Consultative Group on Indonesia) pada Januari 2007. Percepatan pembayaran utang ke IMF sebesar US$ 7,8 miliar yang semestinya baru berakhir pada Desember 2010, dipicu oleh kenaikan suku bunga pinjaman IMF sejak kuartal ke-3 2005 yaitu dari 4,3% menjadi 4,58%. Sedangkan pembubaran CGI dilakukan untuk menurunkan tekanan kolektif para kreditor/donor terhadap Indonesia.

Gerakan “independensi” Indonesia ini nampak seirama dengan kecenderungan “independensi” yang terjadi di kawasan Amerika Latin. Pada Desember 2005, Argentina mempercepat pembayaran US$ 9,8 miliar ke IMF. Bolivia pada Oktober 2006 sukses melakukan negosiasi ulang kontrak dengan 10 perusahaan pertambangan asing. Pada Desember 2006, Presiden Venezuela Hugo Chavez, mengusulkan dibentuknya Bank of the South (Banco del Sur) sebagai tandingan IMF. Di bawah Chavez, Venezuela sebelumnya telah mendirikan Compensatory Fund for Structural Convergence, sebuah lembaga yang tugas-nya mirip dengan World Bank.

Langkah independensi pemerintahan Yudhoyono yang tercermin dari langkah percepatan pembayaran utang ke IMF dan pembubaran CGI ini, harus dipandang sebagai langkah awal, dan ke depan harus terus diintensifkan skala dan derajat-nya. Pemerintah harus mampu melakukan negosiasi ulang atas kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan, menurunkan stok utang pemerintah melalui debt-swap dan rekayasa keuangan lainnya, bahkan pemotongan utang dan tidak hanya sekedar rescheduling, mengembalikan aset-aset negara yang disimpan para koruptor di Singapura dan pusat-pusat keuangan dunia lainnya serta melakukan penanaman modal asing yang berjalan dalam koridor visi pembangunan industri nasional yang tangguh menuju kemandirian bangsa. Akan menjadi ironis jika setelah gerakan independensi ini terulang kembali kasus-kasus pelepasan kontrol terhadap sumber energi nasional (seperti kasus Blok Cepu ke Exxon dan LNG Tangguh ke BP), obral aset strategis bangsa (seperti kasus Indosat) atau penguasaan asing atas sektor strategis (seperti kasus divestasi bank rekap BCA, Danamon, BII, dll). Sayangnya, hingga kini kita belum melihat hal-hal di atas.

Lebih jauh lagi, harus ada perbaikan substansi dan implementasi kebijakan. Ke depan, substansi kebijakan harus berubah arah serta terfokus dan diprioritaskan pada kebijakan-kebijakan yang secara nyata berpihak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak secara merata seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan di tataran implementasi kebijakan, kita membutuhkan lebih banyak lagi konsistensi kebijakan, tata kelola pemerintahan yang baik dan komitmen penegakan hukum. Sebagaimana telah banyak diungkap berbagai pihak, kelemahan kita bukanlah kurangnya strategi dan kebijakan, namun lebih pada buruknya implementasi.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :