Jumat, 22 Maret 2013

MEMERANGI KEMISKINAN KOTA - Habis

Pro yang ketiga adalah mendorong pembangunan infrastruktur yang berpihak pada kepentingan orang miskin (Pro-poor infrastructure). Pengalaman di banyak negara-negara, dan juga dari pengalaman Indonesia sendiri, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan kemiskinan.

Untuk kasus DKI Jakarta, investasi yang paling penting dilakukan untuk pengentasan kemiskinan adalah investasi pada infrastruktur transportasi massal. Mobilitas penduduk adalah kunci utama dari perkembangan kegiatan ekonomi. Maka pengembangan transportasi massal yang murah di Jabodetabek, akan memberi manfaat yang paling besar bagi orang miskin. Kebijakan terpenting di sini adalah mendorong perluasan KRL terutama untuk daerah-daerah yang belum memiliki jalur KRL. Infrastruktur jalan tol dalam kota semestinya tidak lagi dikembangkan karena keterbatasan lahan, semakin sempitnya ruang hijau kota, dan polusi udara yang sudah sangat parah di Jakarta.

Investasi infrastruktur kota yang penting juga adalah investasi pada infrastruktur sanitasi dan pengolahan sampah. Sanitasi dan pengolahan sampah di DKI Jakarta adalah buruk yang memberi dampak buruk pada tingkat kesehatan orang miskin. Pemerintah kota harus aktif dalam mendorong pembiayaan dan pembangunan jaringan sanitasi dan sampah.

Pro yang keempat adalah mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas (Pro-poor public services). Hal terpenting dilakukan di sini adalah memperbaiki administrasi publik. Birokrasi yang bersih, efisien, dan murah, adalah bentuk keberpihakan yang paling nyata bagi rakyat miskin. Berbagai langkah reformasi birokrasi harus dilakukan seperti misalnya pembuatan Pelayanan Satu Atap yang efektif dan efisien.

Selain itu memperbaiki pendidikan adalah penting bagi pengentasan kemiskinan. Perbaikan dalam pendidikan semestinya berfokus pada pemberian kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi rakyat miskin. Pemerintah kota harus mendorong perbaikan fasilitas pendidikan dasar yang rusak dan sudah tidak layak pakai, perbaikan kesejahteraan guru, termasuk prioritas menjadi PNS bagi tenaga bantu, serta beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu.

Memperbaiki kesehatan juga krusial dalam pengentasan kemiskinan. Perbaikan tingkat kesehatan akan menurunkan tingkat kesakitan dan menaikkan produktivitas orang miskin. Pemerintah kota harus mendorong perbaikan fasilitas kesehatan dasar, perbaikan kesejahteraan tenaga medis, termasuk prioritas menjadi PNS bagi tenaga bantu, serta membuat program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pro yang kelima adalah mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (Pro-poor income distribution). Program terpenting di sini adalah memperbaiki pentargetan dari program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang ada, seringkali gagal mencapai orang miskin. Dibutuhkan sistem identifikasi orang miskin yang murah dan akurat. Selain itu perlu dilakukan pengembangan program perlindungan sosial yang bersifat community-based targeting dan self-targeting.

Distribusi pendapat dapat dilakukan dalam derajat yang lebih tinggi melalui perbaikan akses pada pemilikan lahan oleh orang miskin. Aset terpenting bagi penduduk miskin adalah tanah. Kepastian dalam kepemilikan tanah akan mendorong pengelolaan dan produktivitas dari tanah. Maka pemerintah kota harus memfasilitasi proses sertifikasi tanah yang murah dan mudah, menyelesaikan sengketa tanah terutama antara rakyat dan perusahaan besar secara adil, dan bahkan mendorong BUMN atau BUMD menghibahkan tanah tidur mereka kepada rakyat miskin.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :