Selasa, 02 April 2013

DAFTAR NEGATIF INVESTASI DAN HARAPAN INVESTASI ASING - 1

Pada 3 Juli 2007 yang lalu pemerintah menerbitkan Perpres No. 76 dan 77 tahun 2007 tentang daftar negatif investasi (DNI) sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal (PM). UU PM sendiri telah memberi banyak kemudahan investasi (lihat tabel 2). Dan untuk mengokohkan komitmen kemudahan investasi dalam UU PM inilah, DNI diluncurkan. DNI dipandang akan semakin meningkatkan investasi karena DNI memberi kepastian dan transparansi kepada investor tentang sektor-sektor mana yang bisa dimasuki (lihat tabel 3). Dengan DNI, pemerintah juga berharap kepercayaan investor terhadap perekonomian akan meningkat. Hal ini penting untuk menarik kembali investor yang kini banyak menjauhi Indonesia karena high-cost economy dan memiliki resiko usaha yang tinggi.

Walau merupakan langkah positif, namun keluarnya DNI ini ternyata disambut dingin pasar. Pelaku usaha menganggap DNI tidak business like. Rasionalitas DNI dipandang rendah. Pertama, DNI tidak memberi kejelasan tentang batasan kepemilikan asing. Batasan kepemilikan asing dalam DNI sangat bervariasi hingga 10 kategori (lihat tabel 4). Hal ini tidak lazim dalam standar internasional. Praktek yang lazim dalam batasan kepemilikan asing adalah 49% dan 99%. Ketentuan maksimal 49% menegaskan bahwa kendali mayoritas harus berada di tangan WNI. Sedangkan ketentuan maksimal 99% menegaskan bahwa satu sektor usaha tidak boleh sepenuhnya dimiliki asing. Batasan kepemilikan asing 50% misalnya, selain tidak jelas ke mana arah pemihakannya, juga dipandang tidak business like dan sangat dihindari dalam praktek bisnis karena akan membuat status quo dalam pengambilan keputusan.

Kedua, DNI tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan industri atau tidak konsisten dengan peraturan lainnya. Sebagai misal, kepemilikan modal asing pada perusahaan jaringan seluler sebelumnya diizinkan hingga 95%, namun kini jika ingin melakukan ekspansi hanya boleh maksimal 65%. Angkutan laut domestik dapat dimiliki asing hingga 49%, padahal Inpres No. 5/2005 mengharuskan angkutan laut domestik ber-bendera Indonesia.

Ketiga, DNI bersifat pragmatis, tidak ideologis. DNI tidak berlaku surut. Perusahaan yang telah beroperasi dan melebihi batas kepemilikan asing, tidak diusik. Padahal, jika DNI ini merupakan produk dari sebuah ideologi dan pemikiran yang matang, seharusnya diterapkan tanpa pandang bulu. Pemerintah bisa memberi waktu bagi PMA untuk melepas kepemilikannya secara bertahap. Pragmatisme nampak jelas dari kebebasan asing dalam kepemilikan di sektor-sektor strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti di perbankan yang mencapai 99%, juga pertambangan, pembangkit listrik, jalan tol dan air minum yang mencapai 95%.

Keempat, DNI berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru di masa depan. DNI hanya berlaku 3 tahun dan setelah itu dapat ditinjau kembali. Hal ini jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian di masa depan, suatu hal yang sangat penting dan sensitif dalam keputusan bisnis dan investasi.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :