Rabu, 03 April 2013

DAFTAR NEGATIF INVESTASI DAN HARAPAN INVESTASI ASING - 2

Kebijakan Investasi Asing: Beberapa Isu Mendasar

Indonesia kini amat membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk menyerap pengangguran, menekan kemiskinan, mendorong ekspor dan menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keluarnya aturan DNI ini melengkapi sederet usaha agresif bahkan cenderung liberal dari pemerintahan SBY-JK dalam dua setengah tahun terakhir ini untuk menarik investasi, terutama asing, dan menggairahkan sektor riil (lihat tabel 1). Namun berlimpahnya komitmen pemerintah ini ternyata belum mampu memperbaiki iklim investasi Indonesia secara signifikan.

Apa yang salah? Investasi adalah keputusan jangka panjang yang membutuhkan kepastian dan kemudahan di setiap waktu dan lini usaha. Langkah pemerintah akhir-akhir ini harus diakui sudah positif dalam mempertegas komitmen kemudahan investasi. Namun komitmen semata tidak cukup untuk menarik investasi. Dibutuhkan pula perbaikan menyeluruh dalam infrastruktur investasi, baik infrastruktur fisik maupun institusi.

Pertama, insentif fiskal. Sistem pajak di Indonesia tergolong kompleks, rumit dan mahal. Hal ini membuat daya saing Indonesia kalah jauh dari negara-negara lain seperti China, Malaysia atau Vietnam. Persaingan dalam insentif pajak ini cukup sengit dan mengarah ke “race to the bottom”. Beberapa negara mencoba keluar dari perang tarif pajak ini dengan lebih berkonsentrasi pada persaingan “beauty contest” dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, membangun infrastruktur dan memperbaiki institusi.

Kedua, kualitas tenaga kerja dan infrastruktur. Kualitas tenaga kerja yang tinggi adalah faktor penting dalam menarik investasi asing sebagaimana terjadi di India dan Kostarika yang menarik banyak perusahaan-perusahaan high-tech. Hal yang sama pentingnya dalam mempengaruhi keputusan investor adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Kasus terakhir di Kawasan Industri Medan, 10 perusahaan sarung tangan karet -7 diantaranya PMA- memastikan hengkang dari Indonesia di tahun 2007 ini karena gangguan pasokan gas yang tak kunjung terselesaikan sejak tahun lalu.

Ketiga, kualitas institusi. Lingkungan institusi yang sesuai akan menarik investasi. Sebaliknya, regulasi yang berlebihan, korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan instabilitas politik, akan melemahkan investasi. Di Indonesia, permasalahan institusional ini tak kunjung terselesaikan. Kehadiran era demokrasi dan otonomi pasca orde baru, justru kontra produktif bagi konsistensi aturan dan implementasi kebijakan investasi. Daya saing internasional Indonesia semakin melemah dalam aspek ini. Dalam laporan-nya Doing Business 2007: How to Reform, Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 135 dari 170 negara dalam hal kemudahan menjalankan usaha di tahun 2006, lebih buruk dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 131. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik sendiri, Indonesia berada di peringkat 20 dari 23 negara, hanya lebih baik dari Kamboja, Laos, dan Timor Leste.

Selain kebijakan yang parsial dan tambal-sulam, kelemahan mendasar lain dari kebijakan investasi Indonesia adalah lemahnya visi dan strategi industrialisasi. Kebijakan investasi asing tidak terkait dengan visi pembangunan industri nasional yang tangguh menuju kemandirian bangsa. Kehadiran PMA di Indonesia selama ini tidak memberi dampak positif bagi kemajuan industri nasional dan kapasitas produksi perekonomian. Di masa lalu, PMA yang bergerak di consumer-durable industries masuk ke Indonesia karena ekspektasi keuntungan tinggi dari proteksi, sedangkan PMA yang bergerak di industri padat modal dan orientasi ekspor datang untuk mengeksploitasi upah buruh murah.

Akibat kelemahan dari visi industrialisasi ini, Indonesia tidak mampu mengambil manfaat optimal dari PMA yang diindikasikan oleh: (i) tidak adanya transfer teknologi, baik informasi teknis, ketrampilan organisasi, manajerial dan pemasaran, maupun R & D; (ii) lemahnya keterkaitan dengan industri lokal yang diindikasikan dengan tidak terbangunnya domestic supplier dan industri penunjang; (iii) rendahnya kandungan lokal dalam produksi PMA sehingga berdampak negatif secara persisten pada neraca pembayaran; (iv) rendahnya penyerapan tenaga kerja domestik oleh PMA. Contoh terakhir paling gamblang dari hal ini adalah kasus Nike dimana dua pabrik sepatu domestik yang telah beroperasi belasan tahun terancam tutup karena tidak akan lagi menerima pesanan dari prinsipal asing pemegang merek dagang Nike.

Hal ini bertolak belakang dengan negara-negara lain seperti Jepang dan Taiwan di era 1960-an, serta Korea di era 1970-an dimana kebijakan investasi asing terkait erat dengan visi industrialisasi. Kebijakan investasi asing umumnya dikaitkan dengan: (i) visi industri masa depan, yang terkait dengan eksploitasi peluang dan keunggulan komparatif; (ii) pembangunan kapabilitas domestik, yaitu kapabilitas produksi, investasi dan inovasi, (iii) pembangunan kemampuan teknologi nasional melalui transfer teknologi. Dengan strategi investasi asing yang visioner, mereka kini telah ber-transformasi menjadi negara-negara industri maju. Strategi yang sama kini ditempuh oleh China, Malaysia dan Vietnam.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :