Kamis, 04 April 2013

DAFTAR NEGATIF INVESTASI DAN HARAPAN INVESTASI ASING - 3

Investasi Asing dan Isu Nasionalisme

Dalam lima dekade terakhir, kita melihat perubahan besar dalam kebijakan investasi asing di dunia. Di era 60-an dan 70-an, pemikiran yang dominan adalah bahwa investasi asing direstriksi karena akan meng-intervensi kebijakan ekonomi domestik dan mengancam kedaulatan nasional. Di era 80-an dan 90-an, pendulum ini berbalik arah, kebijakan investasi bergerak ke arah liberalisasi dengan mencabut berbagai restriksi dan bahkan memberi insentif dan jaminan kepada investasi asing. Pada saat yang sama, liberalisasi investasi ini diikuti dengan liberalisasi neraca modal dan gelombang privatisasi yang masif.

Kini di era 2000-an, trend liberalisasi investasi terlihat kembali berbalik arah. Banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang mengevaluasi kembali kebijakan investasi asing mereka dengan memperketat aturan investasi asing, mengeluarkan UU baru, dan melindungi sektor-sektor “strategis” dari investor asing. Hal ini dilatari tidak saja oleh pertimbangan ekonomi, namun juga pertimbangan stratejik, sosial dan politik. Banyak negara mendapati bahwa manfaat PMA tidaklah sebesar yang digembar-gemborkan sebelumnya, dan menjadi tidak substansial bahkan merugikan bila dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan oleh PMA.

Kekecewaan terhadap kinerja PMA bagi perekonomian domestik, membawa ketidakpuasan pada liberalisasi investasi. Beberapa perkembangan terkini dalam perubahan arah ini al:

  • Beberapa negara Amerika Latin seperti Bolivia, Ekuador, Argentina, dan Venezuela, melakukan negosiasi ulang kontrak dengan MNCs untuk keseimbangan ekonomi yang dipandang lebih adil antara perusahaan asing dengan negara tuan rumah. Di Bolivia misalnya, pemerintah sukses melakukan negosiasi ulang kontrak dengan 10 perusahaan pertambangan asing pada Oktober 2006 yang membuat penerimaan pemerintah meningkat 4 kali lipat dari sebelumnya.
  • Pada 2006, Dewan Keamanan Nasional India mengusulkan UU baru -National Security Exception Act- yang akan memberi kewenangan kepada pemerintah untuk “menangguhkan atau melarang setiap akuisisi, merger atau pengambil-alihan oleh asing terhadap perusahaan India yang dipandang akan merugikan kepentingan nasional”.
  • Rusia sedang mempertimbangkan UU baru untuk melindungi sumber daya strategis mereka, terutama minyak dan gas. Walau mendapat tekanan keras dari Uni-Eropa, Rusia menolak untuk memberi perlakuan non-diskriminatif kepada perusahaan asing terhadap saluran pipa, jaringan distribusi terpenting gas yang dikuasai oleh perusahaan negara, Gazprom.
  • Walau relatif terbuka terhadap investasi asing, di Cina kini berkembang “patriotisme ekonomi” seiring dengan semakin meningkatnya penguasaan asing terhadap perusahaan-perusahaan Cina dan serbuan bank-bank asing ke sektor finansial Cina sejak 2005. Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Cina meminta pemerintah untuk beralih ke pendekatan “kualitas, bukan kuantitas” dalam menarik investasi asing dengan berfokus pada investasi yang menghasilkan nilai tambah tinggi, mengevaluasi secara cermat dan mendalam terhadap merjer di sektor-sektor sensitif dan membuat UU baru tentang pengambil-alihan oleh asing.
  • Outsourcing kini menjadi perdebatan politik panas di negara-negara maju seperti Amerika Serikat terkait kekhawatiran hilangnya pekerjaan kerah-putih di sektor jasa.

Kecenderungan global ini nampak selaras dengan trend di Indonesia. Sentimen anti-asing di Indonesia kini meningkat tajam yang dipicu oleh gelombang privatisasi BUMN-BUMN strategis, penguasaan sumber daya strategis seperti blok Cepu dan perbankan nasional oleh asing, serta kontrak kerja pertambangan seperti Freeport yang dianggap tidak adil. Beberapa UU yang dianggap liberal telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi karena diyakini bertentangan dengan UUD 1945 dan sebagian permohonan dikabulkan seperti UU Kelistrikan yang dibatalkan.

Kecenderungan ini memberi beberapa pelajaran penting bagi para pengambil kebijakan: (i) sentimen anti-asing merupakan cermin dari kegagalan PMA secara global dalam memberi manfaat pada perekonomian lokal; (ii) PMA harus mampu menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial dan politik yang lebih adil dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan negara tuan rumah; dan (iii) kebijakan investasi asing harus menjadi bagian integral dari visi dan strategi pembangunan industri nasional menuju kemakmuran dan kemandirian bangsa.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :