Jumat, 05 April 2013

DAFTAR NEGATIF INVESTASI DAN HARAPAN INVESTASI ASING - Habis

Tabel 1.
Paket Kebijakan Ekonomi Era SBY-JK, 2004-2007

Paket Kebijakan Keterangan
1. Paket Kebijakan Infrastruktur Februari 2005
2. Paket Kebijakan Insentif 1 Oktober 2005
3. Paket Kebijakan Infrastruktur Februari 2006
4. Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Februari 2006
5. Paket Kebijakan Sektor Keuangan Juli 2006
6. Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Juni 2007
1. Percepatan pembangunan infrastruktur oleh swasta (Target khusus: Indonesia infrastructure summit I)
2. Insentif kepada sektor swasta sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005
3. Percepatan pembangunan infrastruktur oleh swasta (Target khusus: Indonesia infrastructure summit II)
4. Perbaikan iklim investasi nasional
5. Reformasi sektor keuangan
6. Percepatan pembangunan sektor rill dan pemberdayaan UMKM

Sumber: Litbang INDIE Institute

Tabel 2.
Pokok-Pokok Pikiran UU Penanaman Modal

UU Penanaman Modal UU Lama
1. Perlakuan yang sama kepada semua penanam modal baik PMA maupun PMDN
2. Jaminan tidak ada nasionalisasi kecuali dengan UU
3. Kebebasan penuh untuk pengalihan aset, transfer dan repatriasi modal dengan kewajiban pelaporan
4. Kebebasan pemanfaatan tenaga kerja asing
5. Kebebasan berusaha di semua bidang usaha, kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup oleh UU untuk penanaman modal, baik PMA maupun PMDN, hanya alat-alat militer, selebihnya diatur dalam Perpres.
1. PMA mendapat banyak perlakuan berbeda dari PMDN seperti dalam hal bidang usaha, daerah usaha, tenaga kerja, dll
2. Jaminan tidak ada nasionalisasi kecuali dengan UU
3. Repratiasi modal tidak diperbolehkan selama masa insentif fiskal
4. Tenaga kerja asing hanya diperbolehkan untuk posisi-posisi dimana tenaga kerja domestik belum mampu atau tidak tersedia
5. Bidang usaha yang tertutup untuk PMA dinyatakan secara eksplisit yaitu pelabuhan, listrik, telekomunikasi, pendidikan, penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom, media massa, dan alat-alat militer

Sumber: diolah dari UU No. 25/2007, UU No. 1/1967, UU No. 11/1970, UU No. 6/1968, dan UU No. 12/1970

Tabel 3.
Daftar Negatif Investasi (DNI)

Bidang Usaha Tertutup Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan
- Berlaku selama 3 tahun dan setelah itu dapat ditinjau kembali
- Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik PMA maupun PMDN, mencakup 25 sektor usaha al: (i) judi; (ii) museum & peninggalan sejarah; (iii) lembaga penyiaran publik/ LPP radio & TV; (iv) terminal; (v) industri bahan kimia yang merusak lingkungan; (vi) industri minuman ber-alkohol; (vii) budidaya ganja, dll.
- Berlaku selama 3 tahun dan setelah itu dapat ditinjau kembali
- Tidak berlaku surut
- Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan mencakup 313 sektor usaha yang terdiri dari: (i) dicadangkan UMKMK, 43 sektor; (ii) kemitraan, 36 sektor; (iii) kepemilikan modal, 120 sektor; (iv) lokasi tertentu, 19 sektor; (v) perizinan khusus, 25 sektor; (vi) modal dalam negeri 100%/tertutup untuk PMA, 48 sektor; (vii) kepemilikan modal serta lokasi, 17 sektor; (viii) perizinan khusus dan kepemilikan modal, 4 sektor; (ix) modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus, 1 sektor.

Sumber: diolah dari Perpres No. 77/2007

Tabel 4.
Batasan Kepemilikan Modal Asing dalam DNI

Kepemilikan Modal Asing Sektor Usaha
1. Maksimal 99%
2. Maksimal 95%
3. Maksimal 85%
4. Maksimal 80%
5. Maksimal 75%
6. Maksimal 65%
7. Maksimal 55%
8. Maksimal 50%
9. Maksimal 49%
10 Maksimal 25%
1. bank devisa, bank non-devisa, bank syariah, pialang pasar uang
2. jasa pengeboran migas, pembangkit listrik, PLTN, jalan tol dan air minum, perkebunan tanpa pengolahan, budidaya padi (lebih dari 25 ha), jagung dan ubi kayu.
3. leasing, pembiayaan non-leasing, modal ventura
4. asuransi, re-asuransi, pialang asuransi, jasa penilai asuransi
5. industri farmasi
6. rumah sakit, klinik, konsultasi bisnis dan manajemen, jaringan bergerak seluler & satelit
7. jasa konstruksi, konsultasi konstruksi
8. galeri seni, gedung pertunjukan, hotel bintang 1, 2 & melati, katering, SPA, bar/kafe, restoran, rekreasi & hiburan, biro perjalanan wisata
9. perburuan, penangkaran tumbuhan & satwa liar, nursing service, penyewa peralatan medik, akupunktur, jaringan telekomunikasi, angkutan sungai & udara, jasa tenaga kerja
10. pariwisata alam, ekowisata di kawasan hutan

Sumber: diolah dari Perpres No. 77/2007

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :