Selasa, 23 April 2013

Jalan Terjal Ekonomi & Bisnis Syariah 2008 - 1

Kinerja ekonomi dan bisnis syariah nasional 2008 diproyeksi tidak akan segemerlap prediksi awal. Target share 5% perbankan syariah di akhir 2008, diyakini sulit tercapai. Hingga Oktober 2007, aset perbankan syariah baru mencapai 1,77% dari total industri perbankan nasional, hanya bertambah 0,20% sejak pencanangan program “Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah” pada Desember 2006 lalu yang mengusung target share 5%. NPFs perbankan syariah pada 2007 sempat meningkat dan menyentuh level 6,29% di bulan September untuk kemudian turun menjadi 5,64% di bulan November. Kenaikan harga pangan dan energi global di tahun 2008 ini, diyakini akan memukul sektor riil domestik, sektor di mana perbankan dan bisnis syariah banyak bersandar.

Walau pasar perbankan syariah terus tumbuh cepat, namun langkah-langkah akselerasi diyakini belum mencukupi untuk menggapai pangsa 5%. Dari tiga aspek terpenting, yaitu dukungan regulasi terutama penghapusan pajak berganda untuk transaksi keuangan syariah, likuiditas dan instrumen penempatan dana yang lebih variatif, serta sosialisasi yang lebih luas, belum ada yang terlihat memuaskan. RUU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan RUU Perbankan Syariah hingga kini belum selesai dibahas. Sedangkan sosialisasi harus lebih keras dilakukan dan baru bisa dirasakan hasilnya dalam rentang waktu yang panjang.

Satu-satunya kabar gembira di tahun 2008 ini adalah keluarnya UU SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional) di bulan April lalu. Dengan kehadiran sukuk pemerintah, pasar obligasi syariah diyakini akan banyak berubah. Dengan animo perusahaan swasta nasional yang terus meningkat untuk menerbitkan sukuk, kehadiran sukuk pemerintah dipastikan akan mendorong kemajuan pasar obligasi syariah sekaligus menjadi pemicu pertumbuhan industri keuangan syariah lainnya seperti perbankan syariah, reksadana syariah dan asuransi syariah (takaful). Sementara itu, pemerintah melalui Dirjen Pajak telah memperlihatkan keseriusan untuk menghapus pajak ganda transaksi keuangan syariah. Namun selama RUU PPN belum disahkan, komitmen ini belum bisa dijadikan kepastian hukum yang mengikat.

Keuangan mikro syariah masih berjalan tersendat-sendat dan, terutama BMT, masih belum memiliki payung hukum. Zakat diprediksi masih akan berjalan sebagaimana biasa. Amandemen UU Zakat untuk pemisahan fungsi regulator dan operator, insentif yang lebih besar bagi pembayar zakat, serta integrasi zakat dalam sistem fiskal nasional, masih sebatas wacana. Wakaf, walau telah memiliki payung hukum yang kuat sejak 2004, berjalan perlahan dan masih membutuhkan pengaturan institusional yang lebih kokoh. Pengelolaan dana haji, juga masih centang perenang. Padahal dengan 210 ribu jamaah, yang telah antri antara 2-4 tahun sebelum keberangkatan, potensi dana haji Indonesia sungguh luar biasa. Jika keseluruhan dana haji dikelola secara syariah, hal ini dipastikan akan menjadi pendorong luar biasa bagi kemajuan industri keuangan syariah dan sektor riil yang bersandar padanya.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :