Jumat, 26 April 2013

Jalan Terjal Ekonomi & Bisnis Syariah 2008 - Habis

Arah Kebijakan ke Depan

Indonesia, dengan kedudukannya sebagai negara muslim terbesar di dunia dan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur 2005-2009 yang mencapai US$ 145 milyar, sebenarnya memiliki peluang besar menjadi pusat keuangan syariah di Asia. Namun, untuk menjadi Islamic financial hub, Indonesia harus bergerak cepat dengan menghapus diskriminasi dalam pajak transaksi syariah, mendorong penerbitan sukuk pemerintah, serta membangun infrastruktur lainnya yang dibutuhkan, termasuk mendorong kesiapan sektor swasta domestik untuk menangkap peluang yang akan tercipta.

Negara-negara lain telah bergerak cepat. Malaysia, yang kini merupakan sumber dari sekitar 62% outstanding sukuk, mendirikan Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) pada akhir 2006 yang bertujuan mengkonsolidasikan 12 bank syariah Malaysia dalam rangka globalisasi, mencari pasar baru dan menarik investor asing ke Malaysia. Negara-negara non-muslim, seperti Inggris, Jepang dan Thailand, bahkan telah siap untuk memasuki pasar sukuk global di tahun 2008 ini.

Penghapusan diskriminasi pajak bagi transaksi syariah akan menciptakan level of playing field yang sama antara keuangan syariah dan konvensional. Dengan perlakuan pajak yang setara saja, akan tercipta peluang yang luar biasa besar bagi keuangan syariah di Indonesia. Indonesia bahkan telah kehilangan peluang terkait hal ini. Dubai Islamic Bank yang telah menunjukkan ketertarikan membiayai proyek Monorail Jakarta senilai US$ 650 juta, akhirnya mundur karena masalah pajak ini.

Selain penyelesaian RUU PPN, agenda mendesak lainnya di sini adalah penyelesaian RUU Perbankan Syariah yang sejak pertengahan tahun 2005 lalu sudah masuk di parlemen. Kehadiran RUU Perbankan Syariah akan memberi kepastian hukum yang lebih kuat sehingga memperbaiki iklim usaha. Indonesia juga membutuhkan berbagai kebijakan untuk menarik investasi asing, tidak hanya dengan fasilitas fiskal, namun juga dengan menghapus berbagai kendala yang menghambat kemajuan sektor keuangan syariah nasional dan sektor riil seperti masalah perizinan dan birokrasi.

Sementara itu keuangan mikro syariah, Zakat, dan pengelolaan dana Haji, juga membutuhkan dukungan dan keberpihakan regulasi. Keuangan mikro syariah membutuhkan dukungan RUU LKM (Lembaga Keuangan Mikro) untuk memberi payung hukum (terutama bagi BMT) dan fleksibilitas usaha yang lebih luas (terutama bagi KSP syariah). Amandemen UU Zakat dan Perpajakan dibutuhkan untuk mendorong zakat. Begitu pun RUU Haji diharapkan mampu mendorong pengelolaan dana haji yang lebih baik ke depan.

Nampak jelas, pemerintah dan DPR memegang peran penting di sini. Ini semua membutuhkan kesadaran dan kemauan politik yang tinggi.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :