Senin, 08 April 2013

PEMBERDAYAAN DAN INTEGRASI SEKTOR INFORMAL KOTA - 1

Keberadaan sektor informal perkotaan di DKI Jakarta selama ini cenderung diabaikan, bahkan terkesan dimusuhi dan harus disingkirkan. Padahal eksistensi sektor informal bagi perkembangan perkotaan seperti DKI Jakarta tidak akan pernah bisa diabaikan begitu saja. Warga marjinal ini secara jumlah adalah besar, tersebar di seluruh wilayah geografis DKI Jakarta, dan bergerak di berbagai sektor ekonomi.

Dengan demikian, warga marjinal yang jumlahnya jutaan ini sebenarnya mempunyai andil besar bagi hidup dan tumbuhnya Jakarta dan bahkan juga kota-kota besar dunia lainnya.

Meski demikian, dari sekian banyak peraturan yang berkaitan dengan sektor informal, terdapat kesan yang sangat kuat akan adanya ambiguitas. Di satu sisi ada peraturan yang memandang kegiatan sektor informal sebagai cara masyarakat miskin mempertahankan hidup, karena itu perlu dilindungi dan dibina. Namun di sisi lain, kegiatan mereka juga dianggap mengganggu kegiatan sektor lain, seperti lalulintas, keindahan kota dan fasilitas publik lainnya dan karena itu harus disingkirkan.

Perlakuan pemerintah DKI Jakarta terhadap sektor informal ini berbeda jauh dengan pemerintah di negara-negara lain, yang bahkan negara maju. Sebagai misal, di Korea Selatan pemerintah menyediakan mal khusus untuk pedagang kaki lima, di Singapura pemerintah selalu menyediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima setiap membangun pertokoan.

Melihat Potensi Sektor Informal

Jika kita mau sedikit menelaah, maka kita akan segera melihat berbagai potensi yang melekat pada sektor informal yang berpeluang besar untuk diberdayakan dan diintegrasikan dalam proses pembangunan. Ada beberapa fakta menarik yang terkait dengan keberadaan sektor informal.

Pertama, kegiatan mereka ternyata menjadi jawaban yang tepat dan murah atas problem ketenagakerjaan, baik mengenai soal kelebihan tenaga kerja maupun soal keahlian dan atau tingkat pendidikannya. Sektor ini terbukti tidak saja memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, tetapi bahkan kemampuan penyerapannya hampir tidak mempunyai titik jenuh, sehingga berapapun tumpahan tenaga kerja dapat ditampungnya.

Kedua, sektor informal ini telah menjadi saluran migrasi desa ke kota yang paling mudah dan murah serta bersifat massal. Dalam konteks ini, sektor informal juga berperan besar sebagai katup pengaman perekonomian dari krisis. Pasar tenaga kerja yang fleksibel memungkinkan tenaga kerja yang terkena pengaruh krisis dapat direalokasi dari sektor formal ke sektor informal dengan cepat, sehingga dapat mengurangi dampak resesi. Berdasarkan sebuah penelitian terungkap bahwa sebagian besar tenaga kerja yang menganggur di Indonesia pada pasca krisis 1997 berpindah ke pekerjaan di sektor informal kota dan desa dengan upah rendah.

Ketiga, terdapat bukti bahwa sektor ini berperan cukup besar dalam menyangga sektor formal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen pekerja sektor formal di DKI Jakarta sangat bergantung pada keberadaan mereka, baik untuk konsumsi keseharian (melalui Warteg dan sejenisnya), transportasi (ojek dsb), dan pemukiman (kawasan kumuh).

Keempat, sangat banyak studi yang menunjukkan bahwa keberadaan sektor informal (terutama pedagang kaki lima, yang dianggap bagian paling utama dari sektor informal) ternyata memberikan peran penting bagi distribusi produk pertanian, industri-pabrik maupun industri rumah tangga. Dari survei yang dilakukan BPS DKI Jakarta awal tahun 2002, terungkap bahwa sektor informal Jakarta mempekerjakan sekitar 141.073 orang pedagang kaki-lima yang beroperasi di pinggir-pinggir jalan ibu kota dengan total omzet dari Rp 14,1 miliar sampai Rp 42,3 miliar per hari.

Kelima, sektor informal ini juga merupakan potensi sumber dana bagi Pemda DKI Jakarta. Usaha sektor informal di DKI Jakarta yang berbadan hukum diketahui hanya sekitar 3 persen. Artinya, terdapat peluang yang besar untuk meningkatkan pendapatan pemda DKI Jakarta jika 97 persen usaha sektor informal lainnnya dapat dibuat berbadan hukum sehingga lebih mudah untuk dikenakan pajak.

Dari gambaran ringkas di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor informal memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian DKI Jakarta dan peranan tersebut diyakini akan terus meningkat.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :