Selasa, 09 April 2013

PEMBERDAYAAN DAN INTEGRASI SEKTOR INFORMAL KOTA - Habis

Pemberdayaan dan Integrasi Sektor Informal

Dengan melihat besar potensi sektor informal di atas, maka pemberdayaan dan pengintegrasian mereka dalam proses pembangunan tidak saja akan menjadi berdampak positif bahkan berpotensi menciptakan sinergi yang besar.

Yang pertama perlu dilakukan adalah membuat prioritas. Adalah sulit membina usaha rakyat dalam jumlah yang begitu besar secara serentak. Berdasarkan skala prioritas, sektor informal Di DKI Jakarta yang penting untuk dikembangkan dapat dilihat dari sisi jumlah, penyerapan tenaga kerja, dan nilai omset. Di DKI Jakarta, lapangan usaha yang paling banyak digeluti sektor informal berturut-turut adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi. Sektor-sektor ini juga tercatat menyerap tenaga kerja paling banyak dengan nilai omset terbesar.

Yang berikutnya perlu dilakukan adalah identifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi sektor kerakyatan ini. Secara umum, kendala usaha yang dihadapi sektor informasl adalah: (i) modal investasi dan modal kerja; (ii) pengadaan bahan baku: (iii) pemasaran produk hasil usaha; (iv) teknik produksi; dan (v) manajemen usaha.

Dari sini usaha pemberdayaan dan integrasi sektor informal semestinya dimulai. Sektor informal membutuhkan modal untuk berkembang. Ketersediaan modal seringkali ditengarai sebagai salah satu kendala terbesar bagi perkembangan sektor informal.

Dari sinilah timbul kebutuhan yang mendesak bagi penciptaan skema pembiayaan bagi sektor informal yang fleksibel, mudah, dan murah. Bagi usaha skala mikro, yang terpenting adalah prosedur peminjaman yang sederhana. Bahkan seringkali mereka meminjam walau dengan bunga yang tinggi, seperti meminjam ke rentenir misalnya. Hal ini membuktikan bahwa usaha skala mikro membutuhkan modal pinjaman namun terhalang oleh prosedur yang rumit dan terlalu panjang serta kurangnya informasi dan sosialisasi.

Namun modal bukanlah segala-gala-nya. Walau modal tersedia, usaha sektor informal seringkali tetap gagal. Hal ini umumnya dikarenakan masalah non-modal seperti yang sudah disinggung sebelumnya seperti kesulitan dalam pengadaan bahan baku, pemasaran, teknik produksi, dan manajemen usaha. Karena itu yang lebih penting bagi mereka sesungguhnya adalah pendekatan yang terpadu, bukan parsial.

Sebagai misal, program kredit bergulir seperti PPMK semestinya tidak lagi berdiri sendiri. Program seperti ini seringkali hanya menjadi ajang bagi-bagi uang tanpa peningkatan kinerja sektor informal yang memperoleh kredit. Program kredit bergulir semestinya diikuti juga dengan peningkatan kemampuan sektor kerakyatan ini dalam bidang lainnya seperti pemasaran dan manajemen usaha.

Sedangkan usaha integrasi sektor informal dalam pembangunan, dapat dimulai dari reformasi birokrasi. Birokrasi harus bisa menunjukkan diri sebagai pelayan masyarakat yang efektif dan efisien. Jika masyarakat sudah melihat dan merasakan manfaat pelayanan publik pemerintah yang murah dan efisien, hal ini akan mendorong formalisasi sektor informal. Pemerintahan yang bersih dan responsif akan menarik sektor informal masuk ke dalam proses pembangunan secara formal, seperti mendaftarkan usaha, membayar pajak, dan seterusnya.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :