Senin, 29 April 2013

UU Masa Depan Bangsa dan Potensi Pembangunan - 1

Jauh dari hiruk pikuk media, saat ini sedang dibahas sebuah RUU maha penting yang akan menentukan wajah bangsa ini 20 tahun ke depan, RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025.

Kehadiran RUU ini menjadi begitu penting dan bermakna di tengah persaingan global antar negara yang semakin keras. Pasca era GBHN, Indonesia praktis tidak memiliki rencana pembangunan jangka panjang. Setiap Presiden memiliki program masing-masing tanpa benang merah. Akibatnya, kita memiliki begitu banyak program jangka pendek, namun miskin visi jangka panjang. Ketika negara-negara lain melangkah dengan mantap, kita seolah gamang menatap masa depan.

Tak pelak lagi kehadiran RUU ini akan mengisi kekosongan sekaligus kelemahan mendasar dalam strategi pembangunan nasional pasca krisis 1997. Karena itu, RUU yang disampaikan Presiden ke DPR pada 18 Maret 2005 ini, perlu mendapat masukan serius dari semua pihak.

Beberapa Catatan Atas RUU RPJP Nasional 2005-2025

Terlepas dari persiapan dan pembahasan panjang yang telah dilakukan, RUU RPJP Nasional 2005-2025 masih cukup banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Pertama, RUU ini nampak terlepas dari konstitusi. Padahal di dalam pasal 2 RUU ini sendiri secara jelas disebutkan bahwa RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945.

Namun tidak terlihat begitu jelas usaha-usaha untuk mencapai amanat-amanat UUD 1945 di dalam dokumen pembangunan ini. Sebagai misal, konstitusi mengamanatkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD (amandemen ke-4 UUD 1945 Pasal 31 ayat 4). Alih-alih menetapkan strategi pencapaian amanat konstitusi ini, RUU RPJP Nasional bahkan tidak menyinggung sama sekali alokasi 20% APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan ini.

Kedua, RUU RPJP Nasional ini masih sangat normatif. Hal ini terlihat jelas di dalam bagian Sasaran-Sasaran Pokok pada RUU ini dimana semua sasaran pembangunan jangka panjang tidak terukur dengan jelas kecuali target pendapatan per kapita US$ 6.000,- dan jumlah penduduk miskin 5%.

Ketiadaan sasaran yang terukur jelas, membuat dokumen pembangunan ini menjadi rawan manipulasi. Setiap rezim akan membuat sasaran sendiri yang sulit untuk diukur atau mudah dicapai. Dokumen yang rawan manipulasi seperti ini tidak cocok untuk Indonesia masa depan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Ketiga, RUU ini tidak secara eksplisit dikaitkan dengan UU Penataan Ruang. RPJP Nasional ini sebenarnya sudah sangat baik dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan ditinjau dari sisi spasial, ekologi, dan hankam, seperti isu kesenjangan Jawa-Luar Jawa, ketertinggalan pembangunan daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, dan revitalisasi pembangunan pesisir dan pedesaan. Namun sayangnya, RUU ini tidak mewajibkan RUU Penataan Ruang, yang juga berdimensi 20 tahun ke depan dan kini juga sedang dibahas di DPR sebagai pengganti UU No. 24 Tahun 1992, harus mengikuti atau berpedoman pada RUU RPJP Nasional ini.

Adalah fatal ketika RUU RPJP Nasional ini terlepas dari RUU Penataan Ruang. Pembangunan bukanlah bersifat spaceless, sebaliknya ia sangat dipengaruhi oleh ruang. Maka RPJP Nasional ini menjadi kehilangan makna dan relevansi ketika RUU Penataan Ruang dibuat tanpa berpedoman pada RPJP Nasional ini. Hal inilah yang terjadi selama ini. UU Penataan Ruang dan produk turunan utama-nya, RTRW Nasional, seolah terlepas dari rencana pembangunan jangka panjang. Akibatnya, pembangunan berjalan tidak optimal.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :