Selasa, 30 April 2013

UU Masa Depan Bangsa dan Potensi Pembangunan - Habis

Keempat, dan ini mungkin kelemahan paling fatal dokumen ini, RPJP Nasional ini tidak memiliki visi yang jelas dan terarah. Dalam dokumen ini disebutkan, visi pembangunan nasional 2005-2025 adalah “Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Adil”. Sebuah visi yang luas dan komprehensif, namun tidak memiliki fokus. Tanpa fokus, tidak akan ada prestasi. Tanpa prestasi, apa yang hendak kita banggakan pada generasi bangsa 20 tahun ke depan?

Dokumen ini menjadi kehilangan arah ketika ia berusaha meraih semua tanpa mempertimbangkan prioritas. Ini adalah dokumen pembangunan yang serakah. Semua ingin dicapai secara sempurna tanpa melihat kebutuhan dan keterbatasan. Kita sepakat bahwa pembangunan haruslah bertujuan membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, namun bangsa ini sedang dirundung begitu banyak masalah dan dililit begitu banyak keterbatasan. Maka prioritas adalah keharusan, dan fokus menjadi keniscayaan.

Mengapa kita tidak membuat visi yang fokus dan clear-cut seperti “Indonesia sebagai negara industri berbasis pertanian yang maju, mandiri, dan adil”? Visi yang jelas seperti ini akan membuat kita mudah untuk kemudian menetapkan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan, menetapkan arah pembangunan sektor-sektor terkait yang menunjang, dan mengevaluasi pencapaian secara obyektif dan akurat.

Sebagai misal, kita akan secara mantap menetapkan industri kelapa sawit dan semua produk turunannya sebagai sektor prioritas dan pada saat yang sama menetapkan prioritas serupa di sektor-sektor lain seperti pengembangan iptek, SDM, infrastruktur, hingga reformasi hukum dan birokrasi yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung industri kelapa sawit.

Di sisi lain, visi yang jelas seperti ini akan menjadi market signal bagi masyarakat, dunia usaha, dan dunia internasional untuk melakukan perencanaan dan antisipasi ke depan sesuai visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen pembangunan akan secara efektif menjadi instrumen komunikasi dan pemasaran pemerintah dalam pembangunan nasional.

Pembangunan dan Potensi Bangsa

Pembangunan selayaknya memberdayakan seluruh potensi bangsa untuk mencapai tujuan bangsa, terlebih dalam kondisi bangsa yang carut marut seperti sekarang ini. Namun pembangunan seringkali abai terhadap potensi-potensi komponen bangsa dan tidak memberi arahan tentang posisi-nya dalam proses pembangunan.

Sebagai misal, ekonomi syariah tidak disebut satu kali-pun di dalam RUU RPJP Nasional ini. Dan hal ini bukan monopoli ekonomi syariah saja, namun juga dialami oleh banyak stakeholders pembangunan nasional lainnya. Ekonomi syariah hanya salah satu contoh dari sekian banyak potensi bangsa yang terabaikan dalam dokumen perencanaan pembangunan ini.

Hal ini tentu bermasalah karena sektor dan pelaku terkait tidak mengetahui posisi-nya dalam pembangunan nasional. Ketidakjelasan ini semakin parah karena visi yang dipilih dalam RPJP Nasional ini juga cenderung tidak jelas. Derajat ketidakjelasan ini mungkin akan banyak berkurang jika seandainya RPJP Nasional memiliki visi yang fokus dan clear-cut.

Mengikuti contoh sebelumnya, jika visi yang dipilih adalah “Indonesia sebagai negara industri berbasis pertanian yang maju, mandiri, dan adil”, maka stakeholders yang tidak tercantum secara eksplisit dalam RPJP Nasional ini akan lebih mudah menyesuaikan posisi-nya dalam konteks pembangunan nasional.

Sebagai misal, ekonomi syariah yang selalu mengarahkan kegiatan sektor keuangan sebagai pendukung sektor riil, akan berfokus pada pengembangan institusi dan kontrak keuangan syariah yang cocok untuk sektor industri berbasis SDA seperti murabahah, salam, istishna, mudharabah, atau ijarah muntahia bit tamlik, dan juga untuk sektor pertanian seperti muzara’ah, mukhabarah, atau musaqat.

Jika atas nama stabilitas dan keberhasilan pembangunan semua kekuatan politik diakomodasi dalam kabinet, lalu mengapa pemerintah tidak melakukan hal yang sama terhadap semua potensi ekonomi bangsa untuk RPJP Nasional ini?

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :