Rabu, 15 Mei 2013

Konsumen Cerdas 4: Ke mana Konsumen Harus Mengadu

Jika suatu saat konsumen cerdas mendapati bahwa hak-haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi. Misalnya, produk yang dibeli dan digunakannya tidak memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan atau yang dijanjikan. Produk yang dibeli ternyata mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan tubuh dan keselamatan lingkungan. Konsumen tidak mendapatkan pelayanan atau informasi yang jujur tentang produk yang dibelinya. Jasa yang diterima tidak memenuhi standar keselamatan konsumen. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Nah, jika hal ini yang terjadi, maka konsumen berhak untuk mengadu dan mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Pertanyaannya kemudian adalah, ke mana konsumen harus mengadu? Untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan ini, konsumen bisa mengadukan pada pihak-pihak berikut:

Pertama: Pelaku Usaha

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan mengadukan langsung permasalahan produk dan atau jasa yang digunakannya kepada pelaku usaha. Menuntut ganti rugi dan mengupayakan penyelesaian atas permasalahan tersebut secara damai. Karena bagaimana pun pelaku usaha atau produsen merupakan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas dampak negatif dari penggunaan produk atau jasa yang ditawarkannya jika tidak sesuai dengan standar mutu yang telah dipersyaratkan.

Kedua: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Jika langkah pertama tidak tercapai, konsumen bisa meminta bantuan advokasi dan mediasi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang ada di lingkungan atau daerahnya. LPKSM akan membantu konsumen untuk melakukan advokasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat merupakan lembaga independen yang dibentuk atas kesepakatan masyarakat sendiri. Kehadiran lembaga ini sangat penting, terutama dengan semakin derasnya arus penawaran barang dan jasa dewasa ini. Terutama penawaran dan jual beli produk secara online yang sangat rentan dengan penipuan yang berpotensi merugikan konsumen.

Ketiga: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Selain itu, untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK akan membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui upaya mediasi, konsiliasi dan arbitrasi.

Keempat: Pemerintah

Pengaduan melalui lembaga pemerintah bisa ditujukan pada:
  1. Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit/instansi Pemerintah terkait lainnya.
  2. Pos Pengaduan dan Pelayanan Informasi Direktorat Pemberdayaan Konsumen. Hotline: 021-344183
  3. Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Kelima: Pengadilan

Pengadilan ditempuh jika upaya-upaya mediasi, advokasi, konsiliasi dan lain-lain yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Dengan kata lain, pengadilan merupakan jalan terakhir yang bisa diambil jika upaya-upaya damai dan penyelesaian lain di luar pengadilan tidak bisa menghasilkan kata sepakat.

Oleh: Neti Suriana
Referensi: www.hkn2013.com


Related Posts :