Rabu, 01 Mei 2013

PENGENDALIAN BANJIR DI DKI JAKARTA - 1

Setiap tahun, Jakarta selalu menghadapi bencana banjir. Banjir tahun 2007 ini di Jakarta tergolong sangat parah, lebih dari separuh wilayah Jakarta terendam banjir. Ratusan ribu warga menjadi pengungsi dan bahkan jatuh korban jiwa yang menelan puluhan orang tewas. Kerugian ekonomi akibat terhentinya aktivitas bisnis, hilangnya harta benda masyarakat dan rusaknya berbagai infrastruktur, dipastikan sangat besar dan menembus angka triliunan rupiah.

Ironisnya, penanganan dan pengendalian bencana ini begitu buruk. Banjir di Jakarta memang fenomena alam. Kondisi lahan Jakarta yang rendah dan tepat berada di bawah kaki pegunungan, membuat Jakarta secara alamiah akan selalu menerima limpahan air dari daerah yang lebih tinggi (Bopuncur). Namun berbagai rekayasa struktural dan non-struktural sebenarnya dapat meminimalisir dampak negatif banjir dan mencegahnya menjadi lebih buruk dan luas. Sayangnya kita tidak melihat upaya-upaya ini.

Pada tahap pencegahan, tidak terlihat kebijakan preventif dari Pemprov DKI Jakarta agar bencana banjir tidak terus berulang. Pasca banjir besar 2002, strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan tidak berubah. Bahkan menjadi semakin buruk. Berbagai program pengendalian banjir juga tidak berjalan. Padahal Rencana Induk Pengendalian Banjir telah selesai disusun sejak tahun 2003!

Pembangunan pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, hotel, apartemen dan perumahan mewah terus berlanjut secara masif dengan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama dampak berupa hilangnya kawasan hijau dan daerah resapan air, penggunaan air tanah yang berlebihan dan sistem drainase yang buruk. Rencana tata ruang sering tergusur, ditabrak oleh berbagai kepentingan bisnis-komersial dan perilaku koruptif pengambil kebijakan. Program pembangunan infrastruktur pengendali banjir juga berjalan lambat. Koordinasi dan kerja sama dengan daerah sekitar, terutama Bopuncur dan Depok, untuk pengelolaan daerah resapan air dan daerah aliran sungai, juga tidak terlihat dilakukan secara serius.

Pada tahap mitigasi, persiapan Pemprov untuk menghadapi banjir agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan jika terjadi bencana, terlihat minim. Kita melihat begitu besar kerugian masyarakat akibat lemahnya antisipasi banjir. Sistem peringatan dini tidak berjalan baik. Rencana evakuasi dan tanggap darurat tidak tersosialisasi. Informasi terhadap fasilitas penyelamatan diri yang disediakan tidak pernah ada. Ketika banjir datang, banyak warga yang kaget dengan ketinggian air yang jauh di atas perkiraan mereka sehingga mereka salah dalam melakukan antisipasi. Banjir juga datang begitu cepat sehingga banyak warga yang tidak sempat mengungsi dan menyelamatkan harta benda-nya.

Penanganan pasca bencana juga terlihat memprihatinkan. Pada tahap tanggap darurat ini, kemampuan Pemprov terlihat sangat tidak memadai. Evakuasi korban berjalan sangat lambat. Banyak warga yang terjebak hingga berhari-hari di rumah mereka yang sudah terkepung banjir. Warga banyak yang kemudian melakukan evakuasi secara swadaya dengan peralatan seadanya. Bantuan logistik, pakaian, dan tenda juga kurang optimal dan sangat tidak memadai. Momentum banjir selalu menjadi ajang pembuktian bahwa masyarakat, LSM, dan bahkan parpol, jauh lebih tanggap dan efisien dalam evakuasi dan distribusi bantuan.

Rencana rehabilitasi untuk upaya perbaikan dan pemberdayaan korban banjir tidak pernah berjalan baik. Pasca banjir, ribuan pengungsi terjangkiti berbagai penyakit akibat rendahnya tingkat kesehatan lingkungan dan ketiadaan tindakan preventif medis. Pemprov juga terlihat begitu lamban dalam menangani sampah bawaan banjir yang memenuhi jalanan, tempat pemukiman dan ruang-ruang publik. Demikian pula rencana rekonstruksi untuk pembangunan kembali sarana dan prasarana umum yang rusak agar kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pulih, berjalan lambat.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :