Kamis, 02 Mei 2013

PENGENDALIAN BANJIR DI DKI JAKARTA - Habis

Manajemen banjir yang lemah seperti ini selalu berulang dari tahun ke tahun. Pemprov DKI Jakarta seolah tidak pernah belajar dari pengalaman. Kemampuan pemprov untuk mencegah, antisipasi, dan menangani banjir tidak semakin baik dari waktu ke waktu. Dengan APBD yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, Pemprov juga ternyata tidak memiliki fasilitas evakuasi dan penampungan pengungsi yang memadai. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi umumnya berjalan seadanya, masyarakat lebih banyak mengobati lukanya sendiri dengan segala keterbatasan mereka seiring berjalan-nya waktu. Semua ini menegaskan bahwa Pemprov gagal dalam menyiapkan kebijakan dan program-program pengendalian banjir.

Ke depan kita membutuhkan strategi dan kebijakan baru untuk pengendalian banjir yang lebih komprehensif, integral, dan terpadu. Komprehensif berarti bahwa kebijakan pengendalian banjir harus melihat semua faktor penyebab banjir, baik faktor alam maupun non-alam. Banjir merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, meliputi rendahnya kapasitas sungai karena pendangkalan dan penyempitan, sistem drainase yang buruk, pengelolaan lahan yang tidak terarah, pembangunan perkotaan yang tidak ramah lingkungan, permukiman informal sepanjang sungai, pengelolaan limbah padat yang buruk, kapasitas kelembagaan pemprov yang lemah, serta kurangnya koordinasi dan kerja sama antar pemerintah.

Karena itu ke depan, Jakarta membutuhkan kebijakan yang integral untuk pengendalian banjir. Seringkali kegiatan pengendalian banjir difokuskan pada infrastruktur fisik dan hanya sedikit perhatian pada pengelolaan lahan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem drainase, pengawasan daerah aliran sungai dan sistem peringatan dini. Hal ini jelas keliru dan terlalu menyederhanakan permasalahan. Infrastruktur fisik jelas penting. Namun penegakan tata ruang, konservasi lingkungan, perbaikan sistem drainase, perlindungan air tanah, dan pemeliharaan daerah aliran sungai, juga harus mendapat perhatian yang sama besar. Pendekatan yang integral mungkin akan lebih sulit dan mahal, namun akan membuat usaha pengendalian banjir menjadi jauh lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dengan perspektif di atas, maka usaha pengendalian banjir Jakarta mengharuskan adanya upaya terpadu yang melibatkan potensi pemerintah dan masyarakat yang diwujudkan dalam upaya preventif, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemprov DKI Jakarta tidak bisa berjalan sendiri. Upaya pengendalian banjir membutuhkan lebih dari sekedar rekayasa teknik, tetapi juga rekayasa politik, kelembagaan dan juga sosial.

Sebagai misal, penataan ruang kawasan Jabodetabek-puncur harus dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah berkoordinasi dan bekerja sama untuk implementasi-nya. Sedangkan pembiayaan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus melibatkan swasta dan juga semua tingkat pemerintahan.

Dan stakeholder terpenting dalam upaya pengendalian banjir ini adalah masyarakat. Masyarakat harus tahu konsekuensi banjir dan memahami atas resiko-resikonya dan bagaimana meminimalkannya melalui mitigasi bencana. Mereka juga harus memahami langkah-langkah penyelamatan diri, rencana evakuasi, informasi tentang fasilitas pengungsian dan distribusi bantuan, untuk menyelamatkan jiwa dan harta dalam tahap tanggap darurat.

Terlihat jelas bahwa Jakarta ke depan membutuhkan kombinasi tindakan pencegahan banjir struktural dan non-struktural yang komprehensif, integral dan terpadu. Jika tidak, Jakarta akan semakin tenggelam dalam air, sampah dan lumpur.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :