Rabu, 24 Juli 2013

Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dan Perbandingannya dengan Kebijakan Distribusi Ekonomi Pada Umumnya

Tidak setiap manusia mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sebanyak 200 juta jiwa lebih memiliki angka kemiskinan yang sangat tinggi. Hal ini diakibatkan dari kurangnya lapangan kerja maupun tenaga terampil dari penduduk Indonesia. Tentunya keterampilan dapat diperoleh dengan menempuh pendidikan ataupun secara otodidak. Akan tetapi hal ini tidaklah dengan serta merta dapat diperoleh.

Masalah kemiskinan yang setiap tahunnya terus menerus meningkat seharusnya menjadi perhatian bersama. Hal ini membutuhkan bentuk distribusi kekayaan dari pihak pemilik modal atau orang kaya kepada yang membutuhkan. Secara umum hal ini telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Distribusi ekonomi yang dilakukan pada umumnya berupa distribusi pasca produksi dan redistribusi perusahaan kepada publik dan masyarakat.

Distribusi pasca produksi hanya berupa return kepada pegawai ataupun buruh yang bekerja pada suatu perusahaan, pabrik, atau instansi pemerintahan dan swasta dalam bentuk gaji atau upah. Sedangkan redistribusi yang dilakukan perusahaan kepada publik biasanya merupakan bentuk program CSR (Corporate Social Responcibility) yang memang telah direncanakan dan biasanya juga menjadi ajang promosi perusahaan kepada publik. Walaupun begitu masih banyak perusahaan yang enggan mengeluarkan dana untuk program CSR kepada masyarakat. Contohnya saja PT. Freeport di Papua dan PT. Chevron di Garut di mana CSR yang diberikan oleh masing-masing perusahaan tidaklah efektif dan dalam jumlah yang sangat sedikit dari jumlah yang harusnya dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

Bentuk distribusi dalam islam terdiri dari tiga tahap, yaitu: pra-produksi, pasca produksi, dan redistribusi. Tahap pra-produksi lebih ditekankan kepada peran pemerintahan dalam memberikan peraturan terkait dengan UMR di masing-masing wilayah. Peraturan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai ataupun buruh. Berikutnya adalah tahap pasca produksi, secara umum tahap ini merupakan pemberian gaji atau upah kepada pegawai. Namun, dalam syariah terdapat skema bagi hasil yang memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dan mampu meningkatkan produktifitas pegawai. Bentuk redistribusi menurut islam bukan hanya dari bentuk CSR perusahaan, melainkan juga terdapat tambahan berupa adanya zakat, infak, shadaqah.

Kebijakan distribusi menurut islam sendiri belum dapat direalisasikan dengan sempurna di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum siapnya perangkat pemerintah baik dari segi perundang-undangan maupun kebijakan daerah masing-masing. Selain itu konsep bagi hasil dengan memakai akad mudharabah atau musyarakah masih belum banyak diketahui oleh masyarakat banyak. Terlebih lagi sistem bagi hasil akan menyebabkan keuntungan pemilik usaha menurun ketika usaha yang dimilikinya telah tumbuh besar, karena share yang dibagi dengan pegawai juga akan semakin besar berdasarkan kepada pendapatan usaha. Perusahaan besar yang memiliki program CSR tidaklah banyak di Indonesia, padahal jumlah usaha baik dari UMKM sampai korporasi sangat banyak bertebaran di Indonesia. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Melalui zakat, infak, shadaqah peran masing-masing usaha yang tentunya dijalankan oleh umat muslim dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, kebijakan distribusi ekonomi islam ini membutuhkan bantuan dan dukungan baik dari masyarakat dan pemerintah agar dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik di Indonesia.

Oleh : Ahmad Azhari Pohan


Related Posts :