Selasa, 18 Februari 2014

MEMATAHKAN PEWARISAN INGATAN
MENUJU SULAWESI TENGAH BEBAS KONFLIK - 3 (Habis)

Jika diamati secara mendalam, maka ditemukan sebuah penyimpangan terhadap fungsi keluarga. Keluarga selalu dikatakan sebagai tempat seorang anak berlindung, belajar, dan menempa dirinya. Namun bila kenyataannya seperti itu, maka keluarga juga berfungsi sebagai wadah melanggengkan konflik. Ini sangat berbahaya sifatnya, karena keluarga merupakan pusat atau kunci utama pola pembelajaran seorang anak untuk menghadapi masa depannya. Tidak ada seorang anak yang menimba ilmu di luar rumah (keluarganya) sebelum belajar di dalam keluarganya itu sendiri. Olehnya itu, perlu segera dicarikan langkah konkret untuk memanfaatkan celah yang lowong ini, di mana keluarga tidak boleh menjadi tempat pendidikan yang kelak akan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dalam diri seorang anak.

Penanaman rasa kebencian dan permusuhan rupanya masih efektif dewasa ini, sehingga mengakibatkan retaknya hubungan kekeluargaan antara dua saudara atau mereka yang merasa bersaudara. Setiap terjadi konflik, memori lama kembali dimunculkan. Sehingga menyebabkan pengingatan (remembering) konflik di masa lampau sekaligus terkandung pelupaan (forgetting), bahwa antara warga satu kampung dengan kampung lainnya masih terikat dalam satu hubungan kekerabatan, yakni berasal dari nenek moyang yang sama. Selain itu, ada juga momentum yang dapat menyatukan kedua kelompok yang bertikai, seperti pada saat pesta pernikahan, aqiqah, upacara kematian serta berbagai hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Momen-momen seperti inilah yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik antar kedua kampung.

Sebenarnya konflik yang terjadi tersebut, bukan hanya sekedar perang sejarah, juga melainkan sebuah upaya elite untuk melanggengkan konflik di daerah tersebut. Persoalan ini jika tidak segera diselesaikan dengan bijaksana, pasti akan terus menimbulkan konflik. Wargalah yang sebenarnya menjadi korban dari ketidakmampuan merek sendiri dalam memahami sejarah. Sejarah belum dimaknai sebagai guru kehidupan. Olehnya itu, dalam penyelesaian konflik yang seperti ini seharusnya melibatkan semua pihak, tidak hanya melulu menjadi tanggung jawab Kepolisian saja, tetapi para akademisi pun harus dilibatkan. Jangan juga hanya politisi saja, karena mereka memiliki kepentingan politik, tetapi melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang independen.

Menurut Hersri Setiawan bahwa upaya yang dapat dilakukan, yakni: pertama, penyembuhan masyarakat dari luka parah atau trauma sejarah, dan kedua, perukunan kembali dari rasa permusuhan masa lalu (Budiawan, 2004: xviii). Namun, dasar terjadinya rekonsiliasi ini yakni keinginan sosial untuk bernegosiasi dengan masa lalu oleh kedua kelompok yang bertikai (Budiawan, 2004:20-21).

Melalui budaya polibu (musyawarah), konflik dapat diselesaikan. Dengan adanya polibu, maka Bantaya akan menjadi tempat masyarakat berembuk. Sudah saatnya semua pihak menyadari bahwa Bantaya dalam budaya Kaili masih dan akan terus diperlukan. Gardu sebaiknya dikembalikan ke fungsinya sebagai tempat melepas lelah sehabis kerja, bukan sebagai wadah pewarisan konflik. Kurangnya Bantaya dan polibu menjadi sebab timbulnya konflik di Kota Palu.

Untuk mencegah degradasi nilai kepemimpinan dan nilai sosial yang semakin parah di kalangan generasi muda di Sulawesi Tengah, diperlukan upaya-upaya penanganan yang tidak harus selalu datang dari pemerintah. Pemerintah terkadang bertindak tidak tepat dalam upaya penanganan konflik. Pemerintah lebih banyak menitikberatkan pada penghentian aktivitas konflik bukannya pada pengelolaan konflik. Kedua, upaya penghentian konflik justru dengan cara memobilisasi kekuatan sektor keamanan seperti militer secara masif. Akibatnya, sektor pengelolaan konflik terutama konflik yang melibatkan generasi muda di dalamnya, terkadang tidak tersentuh oleh pemerintah dan rawan disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penanganan maupun pencegahan terjadinya konflik terutama konflik yang melibatkan generasi muda di dalamnya, butuh partisipasi dari generasi muda pula. Penanaman nilai-nilai kepemimpinan dan nilai-nilai sosial jangan hanya sampai ke tingkat mahasiswa dan pelajar saja, tetapi harus mencakup ke seluruh elemen generasi muda terutama generasi muda yang terlibat konflik. Latihan dasar kepemimpinan merupakan alternatif pencegahan maupun penanganan konflik bagi generasi muda. Latihan dasar kepemimpinan memberikan pemahaman bagi generasi muda khususnya remaja yang sedang mencari jati diri agar lebih mengenal dan memahami nilai-nilai kepemimpinan dan nilai-nilai sosial. Ke depannya diharapkan, dengan mengenal dan memahami nilai-nilai kepemimpinan dan nilai-nilai sosial tersebut, generasi muda tidak lagi terlibat ke dalam konflik dan sebaliknya berusaha maksimal untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

Oleh: Jefrianto*
*(Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2008, Duta Sulawesi Tengah pada Indonesian Youth Conference 2012, Delegasi Sulawesi Tengah pada Indonesian Movement Conference 2013,)


Related Posts :