Selasa, 11 Maret 2014

Ada Apa dengan Perfilman Indonesia? - 2 (Habis)

Film sebagai Tanggung Jawab Etis Sineas

Setelah diguyur dengan film-film kualitas festival pada era 2000-an awal, perfilman Indonesia kembali mengalami kemerosotan yang cukup signifikan. Maraknya industri perfilman saat ini, ternyata masih banyak dipengaruhi oleh bisnis industri dan sektor komersialnya semata. Akibatnya, film-film yang mendominasi pasar adalah film dengan biaya produksi rendah, namun mampu menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Hal ini menjawab pertanyaan besar pengamat film tentang semakin meluasnya film-film bertemakan horor klise, dengan gadis-gadis seksi dan adegan kurang pantas yang mewarnai sepanjang film.

Menanggapi fakta ini, Nicko Silfido, mahasiswa tingkat akhir Fakultas Seni dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (IKJ), turut memberikan tanggapannya.

“Menurut saya, perkembangan industri di Indonesia untuk yang mainstream (komersial), masih nggak beda jauh dari yang kemarin, masih didominasi oleh film-film yang kalo dibilang kelas B ya kelas B. Kelas A-nya masih sedikit sekali, paling-paling hanya mengisi beberapa persen dari keseluruhan film lokal.”

Penerjemahan kelas A dan B sendiri, dijelaskan Nicko ditinjau dari segi produksi dan penayangannya. Film-film kelas A adalah film yang dibuat secara serius, sehingga akhirnya mampu menghasilkan kualitas yang baik pula. Sedangkan kelas B adalah film-film yang tidak membutuhkan budget terlalu besar dalam pengerjaannya, dan berujung pada kualitas yang cenderung lebih minim. Melengkapi yang telah disampaikan, Yosep Anggi, sineas muda independen Jogjakarta, mengungkapkan pandangannya mengenai perkembangan perfilman Indonesia saat ini.

“Indonesia itu sekarang seperti memiliki dua kekuatan yang sama besarnya. Ada pembuat-pembuat film yang berada pada wilayah mainstream, yaitu wilayah yang mudah diakses, sederhananya bioskop. Teman-teman dari mainstream ada yang benar-benar membuat film dengan metode yang sangat baik, dari segi sistematika produksi, isu yang diungkap, pemain, kru, dan lain sebagainya. Di sektor lain, ada kekuatan yang bahkan mungkin secara potensi ekonomi jauh lebih besar. Isu-isu yang diangkat biasanya tidak penting untuk direproduksi. Lalu kenapa bisa berkembang? Ya karena biaya produksi murah, tapi penontonnya tetep banyak.”

Mengenai hal ini, baik Nicko maupun Anggi ternyata memiliki pandangan serupa. Keduanya menegaskan bahwa setiap sineas memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi penontonnya dengan tayangan-tayangan yang bermutu. Saat ini, banyak pembuat film yang melupakan tanggung jawab tersebut, karena yang diperhitungkan hanyalah untung dan rugi secara finansial. Menjadi sulit saat ditemukan fakta bahwa sekitar 60-70% penonton bioskop adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Anggi yang baru-baru ini menyutradarai film Working Girls garapan Nia Dinata mengungkapkan, ada sekitar 600 bioskop di jaringan XXI, dan 500 di antaranya ada di pinggiran ibu kota. Mayoritas kaum pinggiran adalah mereka yang menonton film karena butuh dihibur, bukan butuh mengupas wacana khusus seperti pendidikan, kemiskinan, politik, dan wacana lain yang tergolong ‘berat dan sulit untuk dicerna dalam kondisi biasa’. Ironis memang saat kemudian film-film berkualitas baik yang digarap dengan investasi besar, justru tidak tertutupi oleh jumlah penonton yang tidak terlalu banyak.

Yang kemudian menjadi pertanyaan, lalu salah siapa? Salah siapa saat akhirnya film-film berkualitas perlahan tenggelam, dan pada akhirnya digantikan oleh film-film yang lebih rendah dari segi kualitas dan garapan produksi?

“Ini semacam lingkaran setan. Ada pasar yang butuh dihibur, ada produsen yang memenuhi tuntutan tersebut. Nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi ya itu tadi, pembuat film kita anggap sebagai orang yang tau lebih banyak. Mereka tau apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka tau harus memenuhinya dengan cara seperti apa. Mereka tau bagaimana caranya mengedukasi masyarakat lewat film yang mereka garap,” pungkas Anggi tegas.

Sepaham dengan pendapat Anggi, Nicko yang telah banyak mengeluarkan produk film pendek independen pun mengungkapkan, pembuat film harus pintar membaca situasi dan momentum. Memasuki masa lebaran, misalnya. Masyarakat pasti akan lebih tertarik untuk menonton film bertema serupa. Di sinilah pembuat film harus bergerak untuk memenuhi tuntutan tersebut, dengan kualitas yang layak apresiasi tentunya. Keserasian momentum ini dapat mendorong masyarakat untuk memberi atensi lebih kepada sebuah film.

Ternyata tidak hanya pembuat film yang punya peer besar. Pemerintah seharusnya juga turut campur dalam memperbaiki kualitas perfilman Indonesia.

“Pemerintah itu campur tangannya hanya sekedar omongan. Selalu berwacana ingin memajukan perfilman Indonesia, tapi tidak ada aksi. Bilangnya tahun ini Indonesia akan memproduksi 100 film. Iya, memproduksi. Tapi modalnya dari mana? Mereka cuma bisa bilang begitu tapi nggak ada bantuan dana untuk para pembuat filmnya. Akhirnya jatuh-jatuhnya film yang keluar ya begini, yang modalnya kecil tapi banyak peminat, film esek-esek. Selama sistem perfilman Indonesia masih belum dibenahi, perfilman Indonesia akan terus stagnan seperti sekarang.” Nicko menjelaskan.

Perbaikan mutu perfilman Indonesia saat ini, sesungguhnya tidak hanya bergantung pada tanggung jawab pembuat film, serta campur tangan pemerintah. Kita, sebagai masyarakat yang ditempatkan sebagai konsumen, adalah pribadi yang paling paham mengenai apa yang layak atau tidak layak dikonsumsi. Alangkah lebih bijaksana jika kita tidak terus menerus menyalahkan orang lain, serta terlebih dahulu menengok ke dalam diri masing-masing, sebagai masyarakat film yang bermoral, beranikah saya mengatakan ‘Cut!’ pada produk mainstream yang menomorduakan kualitas, dan meneriakkan ‘Action!’ pada karya-karya berkualitas anak bangsa?

Oleh: Maria Miracellia


Related Posts :