Jumat, 30 Mei 2014

Kesejahteraan Untuk Petani

Rezim otoritarian orde baru memang telah lama ditumbangkan sejak 1998, tetapi intervensi kapitalisme yang dibawanya masih saja langgeng hingga hari ini. Perselingkuhan antara Negara dan modal membuat rakyat dalam keadaan kian terpuruk. Fenomena seperti; hutang luar negeri dan tergadainya aset-aset Negara merupakan dosa turunan yang dibawa oleh Soeharto. Bahkan pesta demokrasi yang konon akan melahirkan perubahan untuk kesejahteraan rakyat hanya dianggap sebagai retorika belaka. Pergantian presiden berulang kali pun tak membuahkan hasil yang signifikan. Negara tidak berada dalam posisi bukan untuk membela kepentingan rakyatnya. Namun, justru menjadi komperador-komperador kapitalis dengan memberlakukan Undang-Undang yang anti rakyat.

Kondisi ini diperparah dengan menjadikan rakyat sebagai alat eksploitasi atas kepentingan sedikit orang yang berkuasa. Terlebih ketika kita saksikan bahwa Negara tidak lagi mengambil perannya untuk menjawab sekian persoalan yang dihadapi rakyat hari ini. Masyarakat agraris dengan potensi pertanian yang luar biasa itu harus dipaksakan untuk menjadi masyarakat industri. Penggusuran rumah dengan dalih untuk kepentingan umum, sengketa tanah pertanian, dan beralihnya petani menjadi buruh di kota-kota besar karena tidak lagi mempunyai tanah untuk digarap, merupakan fenomena sosial yang tak terelakkan.

Belum lagi jumlah persoalan yang dilahirkan dari merebaknya kemiskinan akibat banyaknya masyarakat tani yang kehilangan mata pencahariannya, tentu menimbulkan keprihatinan. Terlebih saat ini hasil pertanian dalam negeri justru mengalami kemerosotan tajam akibat berbagai bencana alam dan sosial yang terjadi dewasa ini, seperti; banjir, meletusnya gunung berapi, tanah longsor, dan fenomena lainnya. ironisnya sumber pangan Indonesia kini lebih banyak dipasok dengan hasil bumi negeri tetangga yang menawarkan harga yang jauh lebih murah di pasaran. Tentunya polemik kemiskinan para petani lokal ini sudah barang tentu perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Mengingat pentingnya hasil bumi kita untuk menopang kebutuhan rakyat.

Dan isu sentral yang dikoar-koarkan oleh pemerintah sebagai penyelesain persoalan petani hari ini, seperti mengembangkan usaha mikro dengan membagi-bagikan pinjaman kepada seluruh warga di pelosok desa dan kota dengan tanpa jaminan tentunya malah memberikan dampak negatif terhadap pola berfikir masyarakat. Pasalnya hal tersebut bukannya melatih rakyat menjadi mandiri, memajukan perekonomiannya, dan bangkit dari keterpurukannya. Akan tetapi, malah mengajarkan masyarakat untuk berfikir bahwa hutang atau pinjaman uang di bank adalah solusi dari persoalan keuangan mereka. padahal pola pikir seperti itu tentunya tidaklah sehat dan malah semakin memperparah kondisi ekonomi mereka menjadi pailit karena harus membayar bunga bank yang tinggi.

Ketidaksiapan petani dalam proses cepat peralihan pertanian an-organik ke pertanian organik juga menyisakan persoalan dan makin membuat rakyat kian gelisah dengan kampanye “Go Organic” yang dielu-elukan pemerintah. Proses pemiskinan-pembodohan atas nama kepentingan rakyat ini mau tidak mau harus segera disudahi. Rakyat saat ini tidak membutuhkan retorika dan janji utopis tentang kemajuan ekonominya, mereka lebih membutuhkan kawan yang sanggup mengeluarkan mereka dari bencana kemiskinan yang lebih parah lagi. Itu sebabnya pemuda sebagai satu-satunya tenaga inti revolusi untuk membangun konsolidasi dalam upaya membangun benteng kesadaran massa akan segala bentuk ketertindasan yang dilakukan oleh kapitalisme global harus segera mengambil peran pentingnya.

Oleh : Mayshiza Widya


Related Posts :