Selasa, 24 Juni 2014

Manifestasi Pendidikan Formal di Indonesia

Pengetahuan dan pola pendidikan bukan hanya sekedar menemukan dan menerapkan ilmu akademis di dalam tumpukan buku yang harus dilahap generasi muda dalam masa-masa awal hidupnya. Seorang individu tidak terdidik hanya dari ilmu-ilmu akademis yang ditemuinya setiap hari. Namun, didikan itu tersebar dalam setiap partikel kehidupannya lewat panca inderanya, seperti bermain, berkomunikasi, bekerja, dan bereksplorasi. Melalui setiap hal, seorang individu belajar. Entah media apa yang menyambanginya, seorang individu akan menerima informasi yang akan mendidiknya, baik ke jalan yang benar mau pun salah. Ilmu tidak dibingkai dalam mangkuk kristal yang disebut sebagai institusi pendidikan.

Keharusan untuk mengenyam pendidikan dalam lingkup institusi pendidikan formal, terdorong dari tuntutan jaman atas pribadi global yang mampu beradaptasi di mana saja, layaknya bunglon. Mereka meyakini bahwa ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di institusi pendidikan formal mampu memberi landasan kuat pada diri sang anak dalam menghadapi tantangan jaman yang semakin liar dan tak kenal belas kasihan. Di luar institusi pendidikan formal, rasanya pendidikan tersebut tidak sah.

Menguatnya keharusan bersekolah di institusi pendidikan formal membuat beberapa aspek kehidupan memuncak dengan cepat, salah satunya kenaikan harga uang sekolah. Puluhan juta harus dikeluarkan untuk membayar fasilitas, guru, dan kurikulum baru. Naturalisasi guru dijadikan strategi pemasaran yang diharapkan dapat meningkatkan harga jual, kesulitan dan kedalaman kurikulum yang semestinya belum menyapa anak-anak pada usianya dijadikan sebagai alasan bahwa standar sekolah tersebut tak tersaingi dengan institusi pendidikan mana pun. Selain itu, komersialisasi institusi pendidikan formal menyebabkan masyarakat tidak mampu lagi memprioritaskan pendidikan dalam hidupnya. Bagai setali tiga uang, biaya gedung yang semakin meningkat, buku-buku pelajaran impor semakin marak, biaya pemeliharaan fasilitas, biaya kegiatan, dan biaya instrumen KBM membuat masyarakat yang tingkat ekonominya belum mencapai menengah menjadi terengah-engah.

Menanggapi fenomena ini, Drs. Kasdin Sihotang, M. Hum., selaku dosen dan pemerhati pendidikan dari Universitas Atmajaya mengemukakan sekelumit pandangannya.

“Komersialisasi pendidikan akan mengaburkan hakikat pendidikan yang sesungguhnya, bahwa dewasa ini sesuatu yang bermutu perlu biaya tinggi tidak bisa dipungkiri, termasuk dalam dunia pendidikan. Artinya, kalau mendapatkan mutu pendidikan yang tinggi seseorang harus membayar tinggi. Ini memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh masuknya pasar dalam dunia pendidikan. Tetapi menurut hemat saya, pasar seharusnya tidak boleh menguasai dunia pendidikan, karena dunia pendidikan berbeda dengan dunia pasar,” ujar Kasdin yang juga sekaligus bekerja sebagai kolumnis tetap harian Suara Pembaruan.

Argumentasi di atas seolah mempertegas fakta bahwa anak orang miskin, anak petani, anak nelayan, anak buruh tidak memperoleh porsinya untuk mengenyam pendidikan yang layak. Perdagangan ilmu seperti menghentikan jenjang pendidikan mereka hingga tingkat SD atau SMP saja. Akhirnya mereka tak mampu beranjak dari kemiskinan dan lingkaran kebodohan yang memagarinya. Calon mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri menimbulkan traumatik tersendiri bagi rakyat yang kurang mampu. Bagai pungguk mencapai bulan, mimpi mengenyam pendidikan layak di perguruan tinggi hanya sekedar rajutan dalam hati.

Biaya pendidikan yang mahal, sebuah anomali dari tujuan bangsa yang termaktub dalam konstitusi negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah memang telah menganggarkan dana pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN. Namun, ketika dunia pendidikan saat ini mulai memasuki era liberalisasi pendidikan, dana sebanyak itu menurut sebagian kalangan masih terasa kurang. Kita memang patut sadar, bahwa masih banyak sektor-sektor publik lain yang harus diperhatikan oleh negara ketika membuat kebijakan-kebijakan liberalisasi. Meskipun demikian, kebijakan yang dapat mendorong majunya dunia pendidikan harus diprioritaskan oleh pemerintah. Bila tidak, maka dunia pendidikan kita akan terus berada dalam krisis mutu dan krisis kalah saing dari negara-negara berkembang lainnya.

Tidak hanya itu, institusi pendidikan formal kemudian merambah pada liberalisasi dalam mengemukakan pendapat, di mana pengajar lebih mendapatkan hak istimewa untuk mengemukakan pendapat dan keinginannya dibanding anak didik. Tidak mengherankan jika kemudian muncul istilah ‘sekolah adalah bentuk penjara sederhana’, ‘guru adalah Tuhan’, dan istilah lain serupa, yang ironisnya sudah menjadi sebentuk fenomena faktual tersendiri bagi pendidikan Indonesia dewasa ini.

“Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembentukan dimensi kemanusiaan setiap peserta didik. Sementara dewasa ini, dunia pendidikan lebih cenderung ditempatkan sebagai perwujudan dari kekuasaan. Para peserta didik harus mengikuti seluruh apa yang diperintahkan oleh guru dan menerima apa yang diajarkannya, tanpa pernah tahu apakah yang diperintahkan atau diajarkan itu berguna bagi dirinya atau tidak. Para guru dan kepala sekolah harus mengikuti seluruh kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” imbuh Kasdin.

Sementara bagi Miranda Abidin, Presiden Direktur Fortune PR, permasalahan pendidikan memang harus ditinjau secara holistik. “Setiap anak harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Ada kesetaraan hak untuk mendapatkan pendidikan (sesuai dengan HAM). Perbaikan mutu pendidikan juga harus didukung oleh perbaikan mutu SDM, dan SDM yang baik membutuhkan good investment, yaitu pendidikan itu sendiri yang memiliki mutu berkualitas. Sementara faktanya sekarang, kurikulum saja masih sepotong-sepotong. Bantuan pun masih setengah-setengah. Ini yang terlebih dahulu harus dipahami oleh para pelaku pendidikan.”

Oleh : Maria Miracellia


Related Posts :