Jumat, 31 Oktober 2014

Sikap Dan Kebijakan Pemerintah Pada Koperasi

Koperasi bukanlah hal baru bagi rakyat Indonesia. Walaupun pada awalnya koperasi tumbuh dan berkembang di benua Eropa, namun ruh dari koperasi itu sendiri telah lama dimiliki rakyat Indonesia dalam sikap tolong-menolong dan gotong-royong. Koperasi diperkenalkan oleh Drs. Moh. Hatta dan menjadikan beliau sebagai Bapak Koperasi. Perkenalan koperasi pada masa itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat Indonesia yang kebanyakan para petani di berbagai pelosok daerah.

Namun, selama perjalanan koperasi bentuk dukungan yang diberikan pemerintah berbeda-beda bergantung kepada keadaan dan kondisi koperasi tersebut. Adapun sikap pemerintah tersebut adalah:

  • Sikap pemerintah yang berlawanan (antagonism), yaitu sikap pemerintah yang merintangi atau melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerakan koperasi. Pemerintah memberikan aturan yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh rakyat dengan bayaran pajak yang tinggi ataupun birokrasi administrasi yang berbelit-belit. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pemerintahan Belanda berupaya menghalangi pembentukan koperasi karena khawatir akan menjadi kekuatan yang dapat melawan pemerintahan Belanda.

  • Sikap pemerintah yang acuh tak acuh (indifference), biasanya terjadi pada saat koperasi baru berdiri pada negara atau daerah yang menganut otonomi daerah. Pemerintahannya tidak memberikan perhatian ataupun layanan yang memadai terhadap koperasi. Sehingga koperasi yang ada seakan-akan ada dan tiada.

  • Sikap pemerintahan yang berlebihan (over sympathy), hal ini dikarenakan pemerintah memberikan perhatian dan bantuan yang sangat besar bahkan berlebihan kepada koperasi. Pemerintah beranggapan koperasi sebagai organisasi yang tepat untuk mengatasi perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat di negara bersangkutan. Hal ini terjadi pada masa orde baru. Saat itu “KUD” berkembang pesat dan menyebar di berbagai wilayah Indonesia. KUD yang didirikan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi sosial masyarakat Indonesia yang umumnya merupakan petani. Namun, pada perjalanannya terdapat tujuan politik yang menumpang pada KUD tersebut. Jika pada suatu desa tidak memilih partai yang dimaksud maka bantuan yang biasanya diberikan kepada rakyat melalui KUD akan berhenti. Sehingga dengan terpaksa masyarakat akan memilih partai politik tersebut.

  • Sikap ideal (well balanced), pemerintah memberikan bantuan yang wajar sesuai dalam batas dan prinsip koperasi. Pemerintah tidak memanjakan koperasi, sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik dan mampu mandiri pada akhirnya.

Padamnya kobar api koperasi di Indonesia disebabkan oleh sikap pemerintah yang terlalu memanjakan KUD sehingga banyak terjadi penyimpangan di dalam koperasi tersebut. Sehingga masyarakat beranggapan koperasi merupakan momok yang buruk. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir geliat koperasi kembali bangkit dan tumbuh. Bahkan beberapa di antaranya mampu untuk memenuhi pasar ekspor dan mampu menjalin kerja sama dengan dunia internasional. Sehingga peluang koperasi untuk tumbuh di Indonesia akan semakin baik, walaupun itu dalam bentuk dan jenis koperasi yang berbeda-beda.

Oleh : Ahmad Azhari Pohan
Sumber:
Baga, Lukman M. dkk. 2009. Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Bogor: IPB Press
Hanafie, Rita. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. Yogyakarta: Andi Offset


Related Posts :