Rabu, 05 November 2014

Soehartonomics (1)

Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto telah menerapkan banyak kebijakan. Kebijakan yang dilakukan terbukti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar (basic needs). Selama pemerintahan beliau terdapat kebijakan ekonomi yang baik dan tidak baik, yang di mana bisa ditiru dan ditinggalkan untuk kebaikan Indonesia ke depannya. Kebijakan ekonomi yang baik terdiri dari tiga, yaitu:

  1. Kebijakan pemenuhan dasar masyarakat, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu perkembangan yang cukup mencolok adalah hadirnya PT. Dirgantara yang dipimpin oleh Bapak B.J Habibie dan mampu menciptakan pesawat terbang pertama di Indonesia. Selain itu penyediaan bahan pangan berupa beras tersalurkan dengan baik (ditopang oleh lembaga Koperasi Unit Desa) serta peran BULOG sebagai lumbung beras untuk menjamin kestabilan harga. Selain itu jumlah sekolah dasar meningkat dari pendirian SD inpres di berbagai daerah. Pada kesehatan dengan pendirian puskesmas dan posyandu di berbagai daerah maupun desa.

    Penyediaan sandang dapat dipenuhi oleh pihak swasta dengan baik melalui kebijakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan asing (PMA). Padahal pada masa Presiden Soekarno ketersediaan sandang cukup langka pada masa itu. Kredit bersubsidi untuk rumah telah dianggarkan pada masa itu walaupun kurang populer. Namun, bagi PNS dan ABRI memberikan manfaat yang cukup besar. Pemenuhan kebutuhan dasar hanyalah sebagai dasar untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Sehingga pada tahun 1970 jumlah kemiskinan berkisar pada angka 56%, dan pada tahun 1997 menurun menjadi 13%. Perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang semakin membaik menunjukkan betapa besarnya peran dari kebutuhan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

  2. Program Keluarga Berencana juga memberikan dampak positif dari segi ekonomi. Pengendalian pertumbuhan penduduk dengan KB bertujuan agar pemenuhan kebutuhan dasar dapat mencukupi dan juga untuk pencapaian GNP yang tinggi. Gross National Product (GNP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur prestasi perekonomian suatu negara. Semakin tinggi GNP-nya akan semakin baik. Awal pemerintahan Bapak Soeharto pertumbuhan penduduk sebesar 2.7%, dan pada akhir pemerintahan beliau pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1.3%. Pengendalian pertumbuhan penduduk mampu meningkatkan GNP negara dengan rata-rata 7% dengan pendapatan per kapita pada tahun 1996 sekitar US$ 1350. Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah memiliki target di atas 10% dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 3000 , namun hal ini tidak dapat terjadi karena kasus korupsi yang merebak luas pada pemerintahan beliau.

  3. Pembangunan infrastruktur yang baik untuk melengkapi penyaluran kebutuhan dasar dengan meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan di pedesaan, irigasi, bendungan, bangunan kesehatan (puskesmas dan posyandu), sekolah dasar, penyimpanan beras, pelabuhan, serta stasiun kereta api dengan alat angkut sebagai alat transportasi. Sedangkan untuk industrialisasi dengan pengembangan regulasi (peraturan/perundang-undangan), kelembagaan, teknologi, penelitian, sistem insentif berupa keringanan pajak, perbankan, kebijakan moneter dan fiskal, dll.

Perkembangan yang terjadi pada masa pemerintahan Bapak Soeharto tampaknya bukanlah dari master plan pemerintahan melainkan dari kebijakan dan keputusan pribadi beliau. Sehingga banyak kegiatan pemerintah maupun kebijakan yang berlandaskan kepada Keppres (keputusan presiden), Inpres (Instruksi presiden) dan Banpres (bantuan presiden). Sehingga, hal ini jugalah yang menyebabkan terjadinya kebocoran keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Oleh : Ahmad Azhari Pohan
Sumber:
Damanhuri, Didin. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan. Bogor: IPB Press
http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-banpres-kepanjangan-dari-banpres-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto


Related Posts :