Kamis, 06 November 2014

Soehartonomics (2)

Ternyata terdapat kebijakan yang tidak baik pada masa kepemimpinan Pak Harto dan tentunya tidak patut untuk diteruskan. Namun, alangkah baiknya jika kita mengetahui dan menjadikan peristiwa di masa lalu sebagai pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Adapun kebijakan beliau yang tidak patut untuk diteruskan adalah:

  1. Kebijakan pemerintah yang berkiblat kepada negara-negara barat. Hal ini disebabkan oleh krisis moneter dengan jatuhnya nilai rupiah sampai pada angka Rp 18.000 per dolar. Akibat krisis ini pemerintahan Indonesia membutuhkan bantuan dana dari pihak luar, dan IMF merupakan organisasi dunia yang memberikan bantuan dana dan anjuran kebijakan untuk pemulihan krisis. Hal ini kemudian membuat Indonesia ketergantungan kepada negara barat yang memiliki lembaga multi lateral seperti IMF, world bank serta WTO. Indonesia bisa saja tidak terjerat utang luar negeri yang banyak jika mampu mengelola perindustrian di dalam negeri dengan baik. Namun, dikarenakan pembangunan ekonomi yang tidak efisien dan efektif (terdapat praktek KKN), maka perindustrian belum mampu menyokong perekonomian Indonesia pada tahun krisis.

  2. Kebijakan yang berpihak kepada para pelaku industri besar (konglomerat). Kebijakan ini berkeyakinan bahwa terdapat efek penetesan ke bawah (trikcle down) yang bersumber dari teori non-klasik, seperti yang disampaikan kepada Emil Salim “untuk membesarkan kue/GNP dulu sebelum meratakannya”. Maksudnya adalah untuk memperbesar pendapatan per kapita negara yang harus dilakukan adalah dengan memperbesar industri-industri besar yang tentunya hanya dimiliki oleh segelintir orang. Setelah industri-industri besar ini berkembang baik barulah pendapatan ini didistribusikan kepada masyarakat luas.

    Pemikiran sesat ini menyebabkan pada masa JB Sumarlin sebagai menteri keuangan kredit perbankan dengan nilai sebesar 350 triliun dan 95% diantaranya jatuh kepada tangan konglomerat. Sedangkan sisanya diberikan kepada masyarakat luas. Imbas dari kebijakan ini menyebabkan para pelaku UMKM dan pertanian mengalami kesulitan memperoleh kredit dari bank, dan hal ini masih dapat dirasakan. Apabila pemilik perusahaan besar mengajukan kredit kepada perbankan maka urusannya akan mudah dan lancar. Namun, jika yang mengajukan kredit adalah pelaku UMKM dan pertanian maka akan sulit diperoleh karena aturan bank yang kompleks dan sebagian besar tidak dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM dan pertanian.

  3. Kebijakan terpusat (sentralistik) yang dilakukan Pak Harto dan juga aturan kedaulatan pribadi beliau (tidak berdasarkan undang-undang dan kedaulatan rakyat karena demokrasi rekayasa politik Pak Harto) sehingga menyebabkan 90% uang beredar di Jakarta dengan korupsi yang sistematis dan struktural menimbulkan kebocoran keuangan negara sekitar 30%. Praktek KKN ini melibatkan kerabat dekat Pak Harto sehingga mengakibatkan industri dengan biaya mahal dan perolehannya dengan cara utang. Pada masa kejatuhan Pak Harto utang asing Negara Indonesia sekitar 150 miliar US$ di mana impor dalam industri rata-rata sebesar 90%. Ini juga yang menyebabkan kejatuhan nilai rupiah hingga mencapai Rp 18000 per US$.

Oleh : Ahmad Azhari Pohan
Sumber:
Damanhuri, Didin S. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang. Bogor: IPB Press.
https://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto


Related Posts :